Pidato Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, bukan sekadar sambutan keagamaan. Di balik narasi persatuan dan toleransi, terselip pesan politik yang terang, yaitu Prabowo tidak ingin diposisikan berseberangan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia bahkan menyindir para pengamat dan pakar yang kerap membicarakan dirinya di ruang podcast sebagai pihak yang “mengarang” dan membuat gaduh.
Pernyataan itu sejatinya adalah penegasan sikap politik. Bukan tentang bantahan atas konflik, melainkan pengumuman bahwa relasi Prabowo-Jokowi berada dalam jalur aman. Padahal, jika membaca peta politik mutakhir, publik justru melihat kesinambungan, bukan pertentangan. Tuduhan bahwa Prabowo takut atau tersandera oleh Jokowi terasa naif. Yang tampak justru simbiosis kekuasaan, di mana rezim baru menjadi pelindung bagi rezim lama.
Dalam kerangka itu, pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi, sebuah periode ketiga yang tidak diakui secara konstitusional, tetapi hidup dalam praktik. Kekuasaan berganti wajah, namun arah kebijakan dan kepentingan utama tetap terjaga.
Paradoks muncul ketika Prabowo terus menggaungkan persatuan nasional dan keberanian. Berani melawan korupsi, berani bertindak, berani bersih. Namun keberanian itu tampak berhenti di batas tertentu: menyentuh warisan kekuasaan Jokowi. Alih-alih evaluasi kritis terhadap kebijakan kontroversial masa lalu, berupa pelemahan demokrasi, penegakan hukum yang selektif, dan menguatnya politik dinasti yang hadir justru sikap protektif.
Persatuan nasional dalam kondisi semacam ini berpotensi menjadi retorika kosong. Persatuan tidak mungkin dibangun di atas pengingkaran terhadap keadilan. Ketika negara memilih melindungi praktik-praktik kekuasaan yang dinilai mencederai konstitusi, persatuan berubah menjadi alat legitimasi, bukan tujuan moral.
Kepemimpinan Prabowo juga menunjukkan kecenderungan politik tontonan. Retorika keberanian dipentaskan, tetapi perubahan struktural absen. Politik lebih sibuk mengelola persepsi daripada menyelesaikan persoalan. Rakyat diajak menyaksikan drama persatuan, sementara ketidakadilan dibiarkan berlanjut.
Pidato Natal itu, karenanya, patut dibaca sebagai deklarasi tak tertulis: rezim ini memilih menyelamatkan Jokowi dan warisan kekuasaannya. Sikap ini berseberangan dengan suara publik yang menuntut evaluasi, bahkan pertanggungjawaban hukum, atas berbagai kebijakan rezim sebelumnya. Kritik justru dilabeli sebagai kegaduhan, seolah stabilitas lebih penting daripada kebenaran.
Memang, tidak semua analisis publik selalu tepat. Presiden berhak meluruskan tafsir yang keliru. Namun pilihan untuk terus berjalan seiring dengan legacy Jokowi bukanlah soal persepsi, melainkan keputusan politik yang sadar. Dan keputusan itu membawa konsekuensi serius bagi masa depan demokrasi.
Jika kepingan-kepingan politik hari ini disatukan, mulai dari susunan kabinet, arah penegakan hukum, relasi negara dengan oligarki, terbentuklah satu pola jelas, yakni kesinambungan elite. Perubahan yang dijanjikan rakyat tak kunjung datang. Hukum tetap lunak ke atas dan keras ke bawah.
Bahaya terbesar dari situasi ini bukan hanya stagnasi, melainkan akumulasi kekecewaan publik. Ketika keadilan terus ditunda dan kritik disingkirkan, kepercayaan terhadap negara perlahan runtuh. Sejarah menunjukkan, kekuasaan yang lebih sibuk menyelamatkan warisan masa lalu ketimbang membenahi masa depan, pada akhirnya akan menghadapi krisis legitimasi.
Pada titik itu, persoalan Indonesia bukan lagi soal Prabowo atau Jokowi. Yang dipertaruhkan adalah apakah republik ini masih setia pada mandat konstitusi, yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan hukum atau justru tenggelam dalam politik pewarisan kekuasaan yang semakin menjauh dari rakyat.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)