Home » Uncategorized » Saksi Kasus Isbat Nikah di Aceh Tenggara Diduga Ditekan, NH Ketakutan Usai Didatangi Ayah Penyidik

Saksi Kasus Isbat Nikah di Aceh Tenggara Diduga Ditekan, NH Ketakutan Usai Didatangi Ayah Penyidik

IMG-20261113-WA0856

ACEH TENGGARA– Dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah yang dilaporkan sejak Januari 2023 di Polres Aceh Tenggara kini diwarnai persoalan baru. Seorang saksi berinisial NH diduga mendapat tekanan agar mencabut keterangannya terkait dugaan hubungan kekerabatan antara pihak terlapor dan penyidik yang menangani perkara tersebut

NH, seorang ibu rumah tangga, dikabarkan mengalami ketakutan setelah didatangi pria berinisial DS pada Kamis (12/11/2026), sekitar pukul 12.30 WIB. DS disebut-sebut merupakan ayah dari penyidik yang menangani laporan tersebut.

Berdasarkan keterangan pihak pelapor, NH saat itu sedang seorang diri. Kedatangan DS diduga berkaitan dengan pernyataan NH mengenai hubungan kekeluargaan yang disebut-sebut melibatkan pihak terlapor dan penyidik.

Persoalan kemudian memanas. NH dikabarkan didesak agar menarik atau membatalkan pernyataan yang sebelumnya telah disampaikannya.

Desakan tersebut disebut berlangsung dengan nada bicara keras. NH bahkan dikabarkan mengalami ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Meski demikian, ia disebut tetap mempertahankan keterangannya.

Jika dugaan ini benar, persoalannya tidak lagi sebatas lambannya penanganan laporan. Ada pertanyaan lebih serius, apakah saksi dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak yang berkaitan dengan perkara?

Pihak pelapor juga mengungkapkan adanya informasi bahwa penyidik yang menangani perkara tersebut sempat dihubungi melalui telepon oleh ayahnya. Namun, informasi mengenai komunikasi itu masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Pernyataan NH mengenai dugaan hubungan kekerabatan semestinya diuji melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif. Jika informasi itu keliru, pihak yang disebut memiliki hak untuk membantah.

Sebaliknya, apabila memang terdapat hubungan keluarga yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, hal tersebut perlu ditelaah secara profesional dan transparan.

Tidak semestinya persoalan semacam ini diselesaikan melalui desakan kepada saksi untuk mencabut keterangannya.

Keterangan saksi harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan melalui tekanan. Independensi penyidik juga menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

Dugaan tekanan terhadap NH menambah daftar pertanyaan publik mengenai penanganan laporan pemalsuan Isbat Nikah yang disebut telah bergulir sejak Januari 2023.

Sebelumnya, pihak pelapor telah mempertanyakan lambannya perkembangan perkara tersebut. Mereka mengklaim sejumlah bukti dan keterangan saksi telah disampaikan kepada penyidik.

Kini, perhatian publik tidak hanya tertuju pada kepastian hukum laporan utama, tetapi juga pada keamanan saksi yang memberikan keterangan.

Polres Aceh Tenggara perlu memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan tersebut, sekaligus menindaklanjuti informasi dugaan tekanan terhadap NH.

Klarifikasi juga perlu dimintakan kepada DS dan penyidik yang disebut dalam persoalan ini agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada keterangan satu pihak.

Apabila NH merasa terancam, pendampingan dan perlindungan dapat dimohonkan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan saksi diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014.

Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga wajib menjamin keamanan setiap orang yang memberikan keterangan.

Dugaan intimidasi terhadap saksi, jika terbukti, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele. Sebab, tekanan terhadap saksi berpotensi menghambat proses pengungkapan fakta.

Publik kini menunggu langkah konkret Polres Aceh Tenggara. Bukan hanya menjelaskan sejauh mana laporan sejak 2023 ditangani, tetapi juga memastikan setiap saksi dapat berbicara tanpa rasa takut.

Fakta harus diuji, bukan dibungkam. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang hubungan keluarga.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…