Home » Uncategorized » Dokumen Isbat Nikah Diduga Palsu, Kerugian Rp1 Miliar, Pelapor Pertanyakan Kinerja Penyidik Polres Aceh Tenggara

Dokumen Isbat Nikah Diduga Palsu, Kerugian Rp1 Miliar, Pelapor Pertanyakan Kinerja Penyidik Polres Aceh Tenggara

IMG-20261109-WA0070(1)

ACEH TENGGARA– Laporan dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah yang ditaksir menimbulkan kerugian lebih dari Rp1 miliar belum menunjukkan perkembangan berarti di Polres Aceh Tenggara. Perkara yang menyeret dokumen atas nama Mahkamah Syar’iyah Kutacane itu kini menuai sorotan, terutama terkait lambannya penanganan dan dugaan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan.

Pihak pelapor mempertanyakan keseriusan penyidik mengusut perkara tersebut. Mereka mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti dan menghadirkan saksi, tetapi hingga kini laporan itu disebut masih berkutat pada tahap penyelidikan.

Dokumen yang dipersoalkan diduga merupakan penetapan Isbat Nikah palsu yang mencatut nama Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Menurut pelapor, dokumen tersebut kemudian digunakan untuk mengurus sejumlah dokumen resmi, mulai dari akta nikah dan kutipan buku nikah melalui KUA Babussalam, kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga akta kelahiran yang berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian asal-usul ayah.

Bahkan, pelapor menyebut dugaan penggunaan dokumen tersebut turut merembet pada penerbitan ijazah dengan identitas yang dipersoalkan keabsahannya

Salah satu poin penting yang diminta pelapor untuk didalami penyidik adalah keterangan resmi Mahkamah Syar’iyah Kutacane. Menurut pelapor, lembaga peradilan tersebut telah menyatakan bahwa penetapan Isbat Nikah yang dipersoalkan bukan produk resmi Mahkamah Syar’iyah Kutacane.Jika dugaan itu terbukti, persoalannya tidak lagi sebatas kesalahan administrasi. Penggunaan dokumen yang diduga palsu untuk menerbitkan dokumen turunan berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang lebih luas.

Pelapor memperkirakan kerugian materiil dan immateriil akibat perkara tersebut mencapai lebih dari Rp1 miliar. Nilai itu, menurut mereka, menjadi alasan kuat agar penyelidikan tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.

Sorotan lain mengarah pada dugaan hubungan kekerabatan antara pihak terlapor dan penyidik yang menangani perkara. Pelapor menilai dugaan kedekatan tersebut perlu diklarifikasi karena berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan terhadap independensi penyelidikan.

Dugaan itu belum terverifikasi dan masih membutuhkan penjelasan dari pihak-pihak terkait. Namun, pelapor meminta kepolisian memastikan tidak ada hubungan pribadi maupun kekeluargaan yang memengaruhi objektivitas penanganan laporan.

Pelapor juga mengaku merasakan adanya perlakuan yang tidak seimbang antara dirinya sebagai pihak yang melaporkan dengan pihak terlapor. Mereka berharap seluruh pihak diperlakukan setara di hadapan hukum.

Kini, pertanyaan mendasar tertuju kepada Polres Aceh Tenggara, sejauh mana bukti telah diperiksa, berapa saksi yang sudah dimintai keterangan, apa kendala penyelidikan, dan apakah perkara tersebut telah memenuhi dasar untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan?

Transparansi menjadi penting, terlebih perkara ini menyangkut dugaan pemalsuan dokumen yang mencatut nama lembaga peradilan dan diduga digunakan dalam penerbitan berbagai dokumen administrasi negara.

Kepolisian perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang persepsi bahwa penanganan perkara dipengaruhi kedekatan personal.

Dalam negara hukum, hubungan kekerabatan tidak boleh menjadi tameng, sementara pelapor tidak seharusnya dibiarkan menunggu tanpa kepastian.

Dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum yang profesional, independen, dan transparan. Pada akhirnya, bukan sekadar laporan yang diproses, melainkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Aceh Tenggara yang sedang dipertaruhkan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…