BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri Radjasa Chandra berbuntut kecaman. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi profesi di Banten menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi.
Mereka bahkan mempertanyakan dasar somasi yang dilayangkan Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap kritik publik yang semestinya dijawab dengan argumentasi dan bukti, bukan ancaman hukum.
Polemik bermula setelah nama Bahlil dikaitkan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Merasa keberatan, Bahlil meminta Sri Radjasa menarik tudingan tersebut sekaligus menyampaikan permintaan maaf.
Namun, langkah itu justru memantik reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat Banten.
Tiga organisasi yang menyampaikan sikap bersama yakni Perisai Masyarakat Banten Kidul pimpinan Marzuki Hamid, Forum Kemandirian Ekonomi Rakyat Banten pimpinan Adang Afandi, serta Himpunan Pengacara Banten pimpinan Edi Suhaedi.
Mereka menilai somasi tersebut perlu dikritisi karena dinilai berpotensi bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terutama dalam menjamin kemerdekaan pers dan hak masyarakat memperoleh informasi.
Ketiga organisasi itu juga mempertanyakan ketepatan sasaran somasi. Mereka menilai tuduhan yang dialamatkan kepada Sri Radjasa harus didukung bukti dan konteks pernyataan yang utuh.
Ketua Himpunan Pengacara Banten, Edi Suhaedi, menegaskan pihaknya mendukung sikap Sri Radjasa yang menolak memenuhi tuntutan permintaan maaf.
Menurut Edi, dalam podcast yang dipersoalkan, Sri Radjasa tidak pernah secara langsung menyebut nama Bahlil dalam kaitannya dengan skandal dugaan penyadapan tersebut.
“Dalam podcast-nya, Sri Radjasa tidak pernah menyebut nama Bahlil terkait skandal penyadapan,” ujar Edi Suhaedi, Jumat (13/11/2026).
Edi menyayangkan sikap seorang pejabat negara sekaligus pimpinan partai politik besar yang dinilainya tidak mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi kritik.
Baginya, jabatan publik semestinya menjadi alasan untuk lebih terbuka terhadap pengawasan masyarakat, bukan justru mempersempit ruang kritik melalui ancaman somasi.
Ia juga menilai sikap tegas Sri Radjasa dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut menyampaikan pendapat ketika berhadapan dengan tekanan, sepanjang kritik disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan fakta.
Para pimpinan organisasi tersebut meminta Bahlil lebih bijaksana menyikapi kritik. Mereka mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk mendengar keresahan masyarakat, terutama ketika kondisi ekonomi dan berbagai persoalan sosial masih membebani rakyat kecil.
Mereka juga mendesak pejabat negara dan aparat penegak hukum agar lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada melindungi kepentingan kekuasaan.
“Sejarah bangsa mencatat, gerakan rakyat berskala besar pernah meruntuhkan kekuasaan yang otoriter dan korup,” tegas mereka.
Polemik somasi ini pun kembali memunculkan pertanyaan mendasar, sejauh mana pejabat publik siap menerima kritik di tengah kehidupan demokrasi?
Sebab, dalam negara demokratis, kritik bukanlah ancaman bagi kekuasaan. Justru kesediaan menerima kritik menjadi salah satu ukuran kedewasaan seorang pemimpin.








