JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan.
Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan pembangunan KNMP harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap fasilitas yang dibangun harus memiliki fungsi jelas dan mampu meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan nelayan.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan potensi perikanan di setiap wilayah. Infrastruktur yang dibangun harus memiliki fungsi yang jelas, dapat dimanfaatkan secara optimal, serta mampu mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan,” tegas Trenggono.
Penegasan serupa disampaikan Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi Suhufan. Menurut dia, kesesuaian antara kebutuhan nelayan, potensi perikanan, dan fasilitas yang direncanakan menjadi faktor penting sebelum pembangunan dimulai.
Karena itu, setiap calon lokasi harus melewati tahapan identifikasi, survei, verifikasi, hingga penilaian secara objektif. Pemerintah tidak ingin fasilitas yang dibangun justru tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau berakhir tidak termanfaatkan.
“Kita ingin memastikan bahwa fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Jangan sampai fasilitas yang dibangun tidak sesuai dengan karakteristik wilayah atau tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat,” ujarnya.
Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027, Haerul, menjelaskan KNMP merupakan program pembangunan kawasan perikanan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung usaha perikanan.
Ia kembali meluruskan anggapan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa program tersebut merupakan proyek pembangunan rumah nelayan.
“Perlu dipahami bersama bahwa Kampung Nelayan Merah Putih bukan program pembangunan rumah-rumah warga nelayan. Pemerintah hadir untuk membangun fasilitas perikanan yang memang dibutuhkan masyarakat sesuai potensi dan karakteristik wilayahnya,” kata Haerul.
Menurut dia, kebutuhan setiap desa pesisir tidak bisa disamaratakan. Desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tangkap, misalnya, membutuhkan infrastruktur seperti dermaga, tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, pabrik es, cold storage, bengkel kapal, hingga sarana pendukung operasional melaut.
Sementara desa yang memiliki potensi pengolahan hasil perikanan membutuhkan fasilitas berbeda, mulai dari sentra pengolahan ikan, gudang penyimpanan, sarana pengemasan, hingga fasilitas pemasaran produk.
Adapun kawasan dengan potensi budidaya perikanan akan diarahkan pada pembangunan fasilitas yang mendukung jenis dan skala kegiatan budidaya masyarakat.
Haerul menegaskan, pembangunan KNMP tidak boleh sekadar mengikuti satu desain untuk seluruh kawasan pesisir. Kondisi garis pantai, kedalaman perairan, akses kapal, ketersediaan lahan, hingga karakteristik geografis menjadi pertimbangan dalam menentukan jenis infrastruktur.
“Artinya, kita tidak bisa menyamaratakan pembangunan semua kampung nelayan. Desa yang memiliki potensi perikanan tangkap tentu membutuhkan fasilitas berbeda dengan desa yang unggul dalam pengolahan hasil perikanan, budidaya, atau wisata,” jelasnya.
Prinsip yang digunakan adalah need-based development, yakni pembangunan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan potensi wilayah, bukan sekadar keinginan atau penyeragaman desain.
Sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah perlu melakukan pengumpulan data dan penilaian terhadap sejumlah aspek. Di antaranya kondisi nelayan, potensi perikanan, kelembagaan koperasi, ketersediaan lahan, aksesibilitas, jaringan listrik, ketersediaan air, serta dukungan pemerintah daerah dan masyarakat.
Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas yang paling relevan bagi setiap calon lokasi.
Haerul mengingatkan, pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan matang berisiko menghasilkan fasilitas yang tidak produktif meskipun anggaran telah terserap.
“Jangan sampai fasilitas dibangun hanya karena tersedia anggaran atau mengikuti desain yang sama di semua tempat, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita ingin setiap fasilitas memiliki fungsi yang jelas, ada aktivitas ekonominya, ada kelembagaan yang mengelola, dan benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan,” tegasnya.
Lebih jauh, Haerul menyebut keberhasilan KNMP tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan tersedianya infrastruktur.
Pembangunan fisik harus dibarengi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan kegiatan usaha masyarakat. Dengan begitu, fasilitas yang tersedia dapat dikelola secara produktif dan berkelanjutan.
KNMP diharapkan menjadi ekosistem ekonomi perikanan yang terintegrasi, bukan sekadar proyek pembangunan fisik di kawasan pesisir.
“Pesan yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat sederhana, pemerintah bukan sedang membangun rumah-rumah pribadi nelayan, tetapi membangun fasilitas perikanan sesuai kebutuhan dan potensi desa,” ujar Haerul.
Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan nelayan memiliki sarana kerja yang lebih baik, hasil tangkapan memperoleh nilai tambah, usaha perikanan berkembang, dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat.








