ACEH TENGGARA– Hampir empat tahun berlalu, laporan dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah di Polres Aceh Tenggara belum juga memberikan kepastian hukum. Kondisi ini memantik kritik Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Aceh Tenggara, Habibullah, yang mempertanyakan keseriusan penyidik menuntaskan perkara tersebut.
Habibullah menilai, lamanya penanganan laporan yang disebut masuk sejak Januari 2023 itu tidak boleh terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka kepada pelapor.
Terlebih, berdasarkan keterangan pihak pelapor, sejumlah alat bukti dan saksi telah diserahkan kepada penyidik. Bahkan, gelar perkara disebut telah dilaksanakan. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan proses hukum tersebut.
“Kalau laporan sudah berjalan sejak Januari 2023, bukti dan saksi sudah diserahkan, bahkan gelar perkara disebut telah dilakukan, lalu apa yang menjadi kendala sampai sekarang belum ada kejelasan?” kata Habibullah, Rabu (11/11/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius Kapolres Aceh Tenggara. Kepolisian harus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan, hasil gelar perkara, serta alasan hukum yang menyebabkan laporan itu belum berlanjut ke tahap berikutnya.
Ia mengingatkan, masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkaranya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Laporan yang sudah disertai bukti dan saksi tidak seharusnya dibiarkan menggantung tanpa penjelasan,” ujarnya.
Habibullah menegaskan, dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah tersebut bukan persoalan administrasi biasa. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pelapor, persoalan itu diduga berkaitan dengan penggunaan sejumlah dokumen administrasi lainnya.
Dokumen yang ikut dipersoalkan antara lain administrasi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga dokumen ijazah yang keabsahan datanya turut dipertanyakan.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi yang lebih luas. Karena itu, ia meminta seluruh instansi yang namanya disebut dalam perkara tersebut melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
“Kalau memang ada dokumen yang diduga dipalsukan atau dimanipulasi dengan mengatasnamakan lembaga negara, harus ada pemeriksaan. Jangan sampai persoalan serius seperti ini dibiarkan tanpa penjelasan,” tegasnya.
Persoalan ini semakin serius karena pihak pelapor mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Besarnya nilai kerugian yang diklaim tersebut, menurut Habibullah, menjadi alasan tambahan agar aparat penegak hukum tidak menganggap perkara ini sebagai persoalan sepele.
Ia meminta penyidik memeriksa seluruh dokumen, keterangan saksi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut secara objektif dan profesional.
Habibullah juga meminta Kapolres Aceh Tenggara turun tangan mengevaluasi penanganan laporan itu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak ada hambatan yang tidak terjelaskan maupun potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi proses penyelidikan.
Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ia berharap penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Ini bukan soal membela siapa pun. Ini soal kepastian hukum. Kalau memang ada unsur pidana, proses sesuai hukum. Kalau tidak cukup bukti, sampaikan alasannya secara transparan. Jangan biarkan pelapor terus menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Kini, perhatian publik tertuju pada Polres Aceh Tenggara. Penjelasan kepolisian diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, bagaimana perkembangan laporan sejak Januari 2023, apa hasil gelar perkara yang telah dilakukan, dan apa alasan laporan tersebut belum memperoleh kepastian hukum?
Hampir empat tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang pelapor untuk menunggu kejelasan atas laporan dugaan tindak pidana.
Bagi Habibullah, transparansi dan profesionalitas penanganan perkara menjadi ujian penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Penanganan perkara ini harus terang, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul kesan laporan masyarakat bisa berlarut-larut tanpa ujung, sementara pelapor terus menanggung kerugian dan ketidakpastian,” pungkasnya.








