Home » Uncategorized » Laporan Isbat Nikah Mandek Sejak 2023, Ketua LAN Desak Kapolres Aceh Tenggara Buka Perkembangan Kasus

Laporan Isbat Nikah Mandek Sejak 2023, Ketua LAN Desak Kapolres Aceh Tenggara Buka Perkembangan Kasus

IMG-20261111-WA0030

ACEH TENGGARA– Hampir empat tahun berlalu, laporan dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah di Polres Aceh Tenggara belum juga memberikan kepastian hukum. Kondisi ini memantik kritik Ketua Lembaga Anti Narkotika (LAN) Aceh Tenggara, Habibullah, yang mempertanyakan keseriusan penyidik menuntaskan perkara tersebut.

Habibullah menilai, lamanya penanganan laporan yang disebut masuk sejak Januari 2023 itu tidak boleh terus dibiarkan tanpa penjelasan terbuka kepada pelapor.

Terlebih, berdasarkan keterangan pihak pelapor, sejumlah alat bukti dan saksi telah diserahkan kepada penyidik. Bahkan, gelar perkara disebut telah dilaksanakan. Namun, hingga Rabu (11/11/2026), pelapor mengaku belum memperoleh kepastian mengenai kelanjutan proses hukum tersebut.

“Kalau laporan sudah berjalan sejak Januari 2023, bukti dan saksi sudah diserahkan, bahkan gelar perkara disebut telah dilakukan, lalu apa yang menjadi kendala sampai sekarang belum ada kejelasan?” kata Habibullah, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius Kapolres Aceh Tenggara. Kepolisian harus memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan, hasil gelar perkara, serta alasan hukum yang menyebabkan laporan itu belum berlanjut ke tahap berikutnya.

Ia mengingatkan, masyarakat yang melaporkan dugaan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan penanganan perkaranya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian. Laporan yang sudah disertai bukti dan saksi tidak seharusnya dibiarkan menggantung tanpa penjelasan,” ujarnya.

Habibullah menegaskan, dugaan pemalsuan penetapan Isbat Nikah tersebut bukan persoalan administrasi biasa. Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya dari pelapor, persoalan itu diduga berkaitan dengan penggunaan sejumlah dokumen administrasi lainnya.

Dokumen yang ikut dipersoalkan antara lain administrasi pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA), data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), hingga dokumen ijazah yang keabsahan datanya turut dipertanyakan.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan administrasi yang lebih luas. Karena itu, ia meminta seluruh instansi yang namanya disebut dalam perkara tersebut melakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

“Kalau memang ada dokumen yang diduga dipalsukan atau dimanipulasi dengan mengatasnamakan lembaga negara, harus ada pemeriksaan. Jangan sampai persoalan serius seperti ini dibiarkan tanpa penjelasan,” tegasnya.

Persoalan ini semakin serius karena pihak pelapor mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil yang ditaksir mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Besarnya nilai kerugian yang diklaim tersebut, menurut Habibullah, menjadi alasan tambahan agar aparat penegak hukum tidak menganggap perkara ini sebagai persoalan sepele.

Ia meminta penyidik memeriksa seluruh dokumen, keterangan saksi, serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut secara objektif dan profesional.

Habibullah juga meminta Kapolres Aceh Tenggara turun tangan mengevaluasi penanganan laporan itu. Evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak ada hambatan yang tidak terjelaskan maupun potensi konflik kepentingan yang dapat mengganggu independensi proses penyelidikan.

Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, ia berharap penyidik segera mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini bukan soal membela siapa pun. Ini soal kepastian hukum. Kalau memang ada unsur pidana, proses sesuai hukum. Kalau tidak cukup bukti, sampaikan alasannya secara transparan. Jangan biarkan pelapor terus menunggu tanpa kepastian,” katanya.

Kini, perhatian publik tertuju pada Polres Aceh Tenggara. Penjelasan kepolisian diperlukan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, bagaimana perkembangan laporan sejak Januari 2023, apa hasil gelar perkara yang telah dilakukan, dan apa alasan laporan tersebut belum memperoleh kepastian hukum?

Hampir empat tahun bukan waktu yang singkat bagi seorang pelapor untuk menunggu kejelasan atas laporan dugaan tindak pidana.

Bagi Habibullah, transparansi dan profesionalitas penanganan perkara menjadi ujian penting bagi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Penanganan perkara ini harus terang, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai muncul kesan laporan masyarakat bisa berlarut-larut tanpa ujung, sementara pelapor terus menanggung kerugian dan ketidakpastian,” pungkasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…