Home » Uncategorized » Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

IMG-20261114-WA0000

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027.

Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh jajaran Satgas, tim mitra penilai, surveyor, dan pendamping tetap bekerja sesuai jadwal yang telah ditetapkan, terlepas dari dinamika jabatan maupun perubahan kepemimpinan.

“Wapres boleh mundur, tetapi Satgas, tim mitra penilai, dan pendampingan KNMP 2027 harus tetap maju. Jangan sampai dinamika jabatan maupun perubahan kepemimpinan menghambat agenda besar pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih,” tegas Haerul.

Menurut dia, penyiapan calon lokasi KNMP 2027 merupakan pekerjaan strategis yang membutuhkan koordinasi lintas sektor dan komitmen kuat seluruh pihak.

Proses penilaian mencakup 4.000 titik lokasi dengan melibatkan 4.519 personel surveyor. Kegiatan tersebut juga didukung sekitar 600 unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Satgas KNMP 2027.

Haerul menegaskan, seluruh tahapan verifikasi dan penilaian lapangan harus diselesaikan paling lambat pertengahan Desember 2026. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan penyusunan DED dan persiapan pembangunan fisik pada tahun berikutnya.

“Pertengahan Desember 2026 harus sudah rampung. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan tahapan perencanaan DED dan persiapan pembangunan pada 2027. Setiap tim harus bekerja berdasarkan target, menjaga kualitas data, dan memastikan tidak ada tahapan yang tertinggal,” ujarnya.

Ia mengingatkan, target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027 bukan pekerjaan ringan. Kesiapan lokasi, kelengkapan dokumen teknis, kepastian status lahan, hingga kesesuaian desain dengan kebutuhan masyarakat nelayan harus dipastikan sejak awal.

Haerul juga mengingatkan agar penilaian calon lokasi tidak sekadar mengejar pemenuhan kuota 4.000 titik. Menurutnya, ketepatan dan objektivitas verifikasi jauh lebih penting agar pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat.

Sejumlah aspek harus menjadi perhatian, mulai dari potensi perikanan, aktivitas dan jumlah nelayan, kelembagaan koperasi, ketersediaan serta status lahan, akses transportasi, listrik, air bersih, hingga dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Ia tidak ingin pembangunan fasilitas KNMP justru berakhir tanpa pemanfaatan optimal akibat lemahnya kajian dan ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Prinsipnya, pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Kita tidak ingin fasilitas yang dibangun nantinya tidak dimanfaatkan secara optimal atau bahkan terbengkalai. Kualitas penilaian hari ini akan menentukan keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan KNMP ke depan,” katanya.

Karena itu, seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Satgas KNMP 2027, tim mitra penilai dan pendamping, surveyor, hingga unit kerja KKP, diminta menjalankan tanggung jawab masing-masing secara profesional.

Haerul kembali menekankan bahwa target dan jadwal pelaksanaan sudah disusun. Tidak boleh ada pekerjaan yang terhambat hanya karena perubahan situasi kepemimpinan.

“Target sudah disusun, timeline sudah ditetapkan, dan pekerjaan sudah berjalan. Maka seluruh tim harus tetap bergerak maju. Pertengahan Desember 2026 penilaian harus tuntas, perencanaan DED dilanjutkan, dan tahun 2027 kita siapkan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan,” tutupnya.

Ia berharap seluruh tahapan KNMP berjalan tepat waktu, dengan perencanaan matang dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Somasi Bahlil Picu Gelombang Protes di Banten, Ormas Sebut Ancaman terhadap Demokrasi

BANTEN– Langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan somasi kepada Sri Radjasa Chandra berbuntut kecaman. Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi profesi di Banten menilai tindakan tersebut berpotensi menjadi preseden buruk bagi kebebasan berpendapat dan demokrasi. Mereka bahkan mempertanyakan dasar somasi yang dilayangkan Bahlil, yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar….