Home » Opini » Prabowo dan Politik Penyelamatan Warisan Jokowi

Prabowo dan Politik Penyelamatan Warisan Jokowi

IMG-20260107-WA0009

Pidato Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Natal di Tennis Indoor Senayan, 5 Januari 2026, bukan sekadar sambutan keagamaan. Di balik narasi persatuan dan toleransi, terselip pesan politik yang terang, yaitu Prabowo tidak ingin diposisikan berseberangan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ia bahkan menyindir para pengamat dan pakar yang kerap membicarakan dirinya di ruang podcast sebagai pihak yang “mengarang” dan membuat gaduh.

Pernyataan itu sejatinya adalah penegasan sikap politik. Bukan tentang bantahan atas konflik, melainkan pengumuman bahwa relasi Prabowo-Jokowi berada dalam jalur aman. Padahal, jika membaca peta politik mutakhir, publik justru melihat kesinambungan, bukan pertentangan. Tuduhan bahwa Prabowo takut atau tersandera oleh Jokowi terasa naif. Yang tampak justru simbiosis kekuasaan, di mana rezim baru menjadi pelindung bagi rezim lama.

Dalam kerangka itu, pemerintahan Prabowo dapat dibaca sebagai perpanjangan pengaruh Jokowi, sebuah periode ketiga yang tidak diakui secara konstitusional, tetapi hidup dalam praktik. Kekuasaan berganti wajah, namun arah kebijakan dan kepentingan utama tetap terjaga.

Paradoks muncul ketika Prabowo terus menggaungkan persatuan nasional dan keberanian. Berani melawan korupsi, berani bertindak, berani bersih. Namun keberanian itu tampak berhenti di batas tertentu: menyentuh warisan kekuasaan Jokowi. Alih-alih evaluasi kritis terhadap kebijakan kontroversial masa lalu, berupa pelemahan demokrasi, penegakan hukum yang selektif, dan menguatnya politik dinasti yang hadir justru sikap protektif.

Persatuan nasional dalam kondisi semacam ini berpotensi menjadi retorika kosong. Persatuan tidak mungkin dibangun di atas pengingkaran terhadap keadilan. Ketika negara memilih melindungi praktik-praktik kekuasaan yang dinilai mencederai konstitusi, persatuan berubah menjadi alat legitimasi, bukan tujuan moral.

Kepemimpinan Prabowo juga menunjukkan kecenderungan politik tontonan. Retorika keberanian dipentaskan, tetapi perubahan struktural absen. Politik lebih sibuk mengelola persepsi daripada menyelesaikan persoalan. Rakyat diajak menyaksikan drama persatuan, sementara ketidakadilan dibiarkan berlanjut.

Pidato Natal itu, karenanya, patut dibaca sebagai deklarasi tak tertulis: rezim ini memilih menyelamatkan Jokowi dan warisan kekuasaannya. Sikap ini berseberangan dengan suara publik yang menuntut evaluasi, bahkan pertanggungjawaban hukum, atas berbagai kebijakan rezim sebelumnya. Kritik justru dilabeli sebagai kegaduhan, seolah stabilitas lebih penting daripada kebenaran.

Memang, tidak semua analisis publik selalu tepat. Presiden berhak meluruskan tafsir yang keliru. Namun pilihan untuk terus berjalan seiring dengan legacy Jokowi bukanlah soal persepsi, melainkan keputusan politik yang sadar. Dan keputusan itu membawa konsekuensi serius bagi masa depan demokrasi.

Jika kepingan-kepingan politik hari ini disatukan, mulai dari susunan kabinet, arah penegakan hukum, relasi negara dengan oligarki, terbentuklah satu pola jelas, yakni kesinambungan elite. Perubahan yang dijanjikan rakyat tak kunjung datang. Hukum tetap lunak ke atas dan keras ke bawah.

Bahaya terbesar dari situasi ini bukan hanya stagnasi, melainkan akumulasi kekecewaan publik. Ketika keadilan terus ditunda dan kritik disingkirkan, kepercayaan terhadap negara perlahan runtuh. Sejarah menunjukkan, kekuasaan yang lebih sibuk menyelamatkan warisan masa lalu ketimbang membenahi masa depan, pada akhirnya akan menghadapi krisis legitimasi.

Pada titik itu, persoalan Indonesia bukan lagi soal Prabowo atau Jokowi. Yang dipertaruhkan adalah apakah republik ini masih setia pada mandat konstitusi, yaitu kedaulatan rakyat dan keadilan hukum atau justru tenggelam dalam politik pewarisan kekuasaan yang semakin menjauh dari rakyat.

 

Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…