Home » Opini » Prabowo dan Bayang-Bayang Politik Kelicikan Jokowi

Prabowo dan Bayang-Bayang Politik Kelicikan Jokowi

IMG-20250809-WA0055

PEMBERIAN abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto oleh Presiden Prabowo Subianto langsung menuai gelombang kritik dari sebagian relawan Jokowi. Bukan sekadar kritik, reaksi itu disertai narasi bernada hujatan dan ancaman, yang disiarkan terbuka di ruang publik. Dari sudut pandang etika politik, ini adalah anomali — gejala power syndrome yang selama ini melekat pada Jokowi kini tampak menular ke sebagian pendukung fanatiknya.

Ujaran provokatif yang terus bergulir di media sosial adalah wajah komunikasi politik destruktif yang tumbuh di era kekuasaan sebelumnya. Budaya seperti ini tidak pernah menjadi bagian dari tradisi demokrasi Indonesia. Otoritarianisme yang mengakar telah merusak nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan.

Kini, ujian awal Presiden Prabowo adalah mempertahankan wibawa negara di tengah rongrongan kelompok yang intoleran terhadap kebijakan pemerintah. Langkah tegas dan terukur harus diambil untuk menghentikan manuver inkonstitusional tersebut. Negara tidak boleh kalah oleh tekanan yang mengancam penegakan hukum berlandaskan keadilan dan kebenaran.

Menjelang satu tahun kepemimpinannya, Prabowo perlu menuntaskan persoalan “cawe-cawe” Jokowi yang memanfaatkan instrumen kekuasaan negara. Tantangan berikutnya jauh lebih besar: memulihkan stabilitas politik, ekonomi, dan hukum untuk mengembalikan martabat negara serta menyejahterakan rakyat.

Rakyat Indonesia tidak meminta hal muluk. Mereka hanya mendambakan seorang presiden yang berani mempertaruhkan jabatan dan dirinya demi kemaslahatan bangsa. Sepuluh tahun terakhir sudah cukup mengajarkan pahitnya kepemimpinan yang sarat tipu daya. Kini, keberhasilan Prabowo akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membaca ancaman dan bertindak cepat, tepat, serta terukur.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…