Home » Daerah » DPRK Aceh Jaya Diminta Ambil Langkah Tegas terhadap PT Barajaya dan Bumdesma

DPRK Aceh Jaya Diminta Ambil Langkah Tegas terhadap PT Barajaya dan Bumdesma 

IMG-20250731-WA0002

ACEH JAYA – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya memberi apresiasi atas pernyataan salah satu anggota DPRK Aceh Jaya yang menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan publik di daerah.

YARA menilai klarifikasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan yang patut dihargai, namun menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menindaklanjuti sikap tersebut dengan langkah nyata, terukur, dan berpihak kepada rakyat.

” Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan DPRK, tapi saat ini rakyat menunggu hasil, bukan hanya klarifikasi. DPRK adalah lembaga strategis yang punya kewenangan penuh untuk menekan perbaikan,” tegas Sahputra, Kepala YARA Aceh Jaya, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 31 Juli 2025.

Menurut YARA, terdapat tiga persoalan mendesak yang menuntut keberanian DPRK untuk bertindak lebih tegas dan terbuka: yakni buruknya tata kelola PT Barajaya, mandeknya proyek Pabrik Kelapa Sawit Bumdesma, serta meluasnya konflik agraria di beberapa kecamatan.

Dalam konteks PT Barajaya sebagai BUMD milik daerah, YARA menyoroti lemahnya kontribusi perusahaan tersebut terhadap pendapatan daerah maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa unit usaha yang dikelola, termasuk pengoperasian Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), disebut belum memiliki dasar hukum pemanfaatan aset yang sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan administrasi yang serius.

Sementara itu, proyek PKS Bumdesma yang bersumber dari penyertaan modal Dana Desa dalam jumlah besar, hingga kini belum memberikan manfaat sebagaimana dijanjikan. Pembangunan fisik yang mangkrak, lemahnya pelaporan keuangan, serta tidak berfungsinya forum Musyawarah Antar Gampong (MAG), menurut YARA merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat desa.

Selain itu, YARA juga menyoroti konflik agraria yang kian mencuat, termasuk praktik penguasaan tanah rakyat yang diduga melibatkan oknum aparatur desa. Kondisi ini dinilai mengancam hak masyarakat atas tanah dan membutuhkan penanganan lintas sektor.

Untuk itu, YARA mendorong DPRK Aceh Jaya agar tidak sekadar membentuk panitia khusus atau memanggil pihak terkait, tetapi juga mengambil langkah tegas dan sistemik. Terhadap PT Barajaya dan Bumdesma,

YARA meminta DPRK merekomendasikan audit menyeluruh dan evaluasi manajerial, serta menyerahkan temuan kepada penegak hukum jika ditemukan unsur pelanggaran. Khusus untuk konflik agraria, YARA mendesak dibentuknya Satgas Penyelesaian Konflik Agraria yang melibatkan unsur masyarakat sipil, BPN, akademisi, dan aparat hukum.

YARA juga menegaskan bahwa penegakan prinsip tata kelola yang baik, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus menjadi prioritas bersama. “Lembaga daerah harus menjalankan peran pengawasan yang memadai,” pungkasnya. (SN)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…