YARA

Kritik Retret Pejabat di Tengah Bencana, Sekretaris YARA Aceh Tengah“Kok Pakai Batik?”

ACEH TENGAH– Sekretaris Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Tengah, Rachmat Novan Ashary, mengkritik pelaksanaan kegiatan retret pejabat yang dinilainya kehilangan makna reflektif karena masih sarat simbol kekuasaan. Menurut Rachmat, retret sejatinya merupakan ruang perenungan diri, pelepasan atribut jabatan, dan evaluasi moral. Namun yang terlihat justru sebaliknya, pejabat mengikuti retret dengan mengenakan batik dan atribut…

Kasus Bimtek Rp2,5 Miliar di Aceh Jaya, YARA: Jangan Cuma Tangkap Kaki Tangan, Bongkar Dalangnya!

ACEH JAYA– Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Jaya untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Desa (Gampong) tahun 2023, yang menggunakan anggaran sekitar Rp2,5 miliar dari 172 gampong. Kepala Perwakilan YARA Aceh Jaya, Sahputra, menilai pelaksanaan Bimtek tersebut mustahil berjalan serentak tanpa adanya…

DPRK Aceh Jaya Diminta Ambil Langkah Tegas terhadap PT Barajaya dan Bumdesma 

ACEH JAYA – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya memberi apresiasi atas pernyataan salah satu anggota DPRK Aceh Jaya yang menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan publik di daerah. YARA menilai klarifikasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan yang patut dihargai, namun menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menindaklanjuti sikap…

YARA Minta Pemkab Aceh Jaya Tunda Penyertaan Modal ke BUMD PT Barajaya

ACEH JAYA- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya menyambut baik pernyataan terbuka Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D yang menyampaikan kritik terhadap kinerja PT Barajaya (Perseroda) sebagai BUMD milik daerah. YARA memandang bahwa sikap terbuka Wakil Bupati merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap masyarakat yang berharap banyak pada kontribusi nyata BUMD dalam menggerakkan…

Menolak Blok Migas Untuk Aceh, Gubernur Digugat Ke Pengadilan

BANDA ACEH _ Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin, menggugat Gubernur Aceh ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh karena menolak menandatangani rekomendasi persetujuan terhadap Term dan Condition yang telah disepakati oleh Pertamina EP, BPMA dan SKK Migas kepada Menteri ESDM, Jum’at 9 2024. Dalam Term & Condition tersebut PT Pertamina Hulu Energi…

YARA Dukung Pengelolaan Blang Padang oleh Kodam Iskandar Muda

BANDA ACEH_ Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna atau Haji Embong, mendukung pengelolaan tanah Blang Padang oleh Kodam Iskandar Muda (IM). Menurutnya pengelolaan yang dilakukan oleh Kodam Iskandar Muda tidak menjadi masalah selama tanah tersebut tetap dapat digunakan oleh masyarakat umum. “Selama masyarakat masih dapat memanfaatkan tanah tersebut…

Nama SHM Terbit di Areal PT SPT, Warga Tunjuk YARA Sebagai Kuasa Hukum

SUBULUSSALAM_ Sebanyak 21 nama warga Kampong Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam tercatut hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) di areal lahan PT Sawit Panen Terus (SPT). Tak terima tindakan tersebut, Sejumlah warga Namo Buaya yang namanya tercatut tersebut, menunjuk Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai Kuasa Hukum, Senin, 22 Juli 2024. Ke 21…

Kerap Banjir, YARA Minta Balai Kementerian PUPR Normalisasi 3 Sungai di Aceh Utara

BANDA ACEH_ Mewakili 99 orang warga di Aceh Utara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera melakukan normalisasi tiga sungai yang sering menimbulkan banjir di Aceh Utara. Diketahui, tiga sungai yang kerap menimbulkan banjir di Aceh Utara karena pendangkalan yakni…

Perlambat Rekomendasi Alih Kelola Blok Migas, PJ Gubernur Aceh diadukan ke Mendagri

JAKARTA_ Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, diadukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait dengan penolakan penandatanganan alih kelola blok migas di Aceh sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 yang dalam pasal 90 menyebutkan: Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku:  Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK…