ACEH JAYA - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Jaya memberi apresiasi atas pernyataan salah satu anggota DPRK Aceh Jaya yang menegaskan bahwa lembaga legislatif tidak tinggal diam terhadap berbagai persoalan publik di daerah.
YARA menilai klarifikasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan yang patut dihargai, namun menegaskan bahwa tantangan utama saat ini adalah menindaklanjuti sikap tersebut dengan langkah nyata, terukur, dan berpihak kepada rakyat.
" Kami mengapresiasi langkah awal yang telah dilakukan DPRK, tapi saat ini rakyat menunggu hasil, bukan hanya klarifikasi. DPRK adalah lembaga strategis yang punya kewenangan penuh untuk menekan perbaikan,” tegas Sahputra, Kepala YARA Aceh Jaya, dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 31 Juli 2025.
Menurut YARA, terdapat tiga persoalan mendesak yang menuntut keberanian DPRK untuk bertindak lebih tegas dan terbuka: yakni buruknya tata kelola PT Barajaya, mandeknya proyek Pabrik Kelapa Sawit Bumdesma, serta meluasnya konflik agraria di beberapa kecamatan.
Dalam konteks PT Barajaya sebagai BUMD milik daerah, YARA menyoroti lemahnya kontribusi perusahaan tersebut terhadap pendapatan daerah maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa unit usaha yang dikelola, termasuk pengoperasian Gedung Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), disebut belum memiliki dasar hukum pemanfaatan aset yang sah, sehingga menimbulkan persoalan hukum dan administrasi yang serius.
Sementara itu, proyek PKS Bumdesma yang bersumber dari penyertaan modal Dana Desa dalam jumlah besar, hingga kini belum memberikan manfaat sebagaimana dijanjikan. Pembangunan fisik yang mangkrak, lemahnya pelaporan keuangan, serta tidak berfungsinya forum Musyawarah Antar Gampong (MAG), menurut YARA merupakan bentuk kegagalan tata kelola yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat desa.
Selain itu, YARA juga menyoroti konflik agraria yang kian mencuat, termasuk praktik penguasaan tanah rakyat yang diduga melibatkan oknum aparatur desa. Kondisi ini dinilai mengancam hak masyarakat atas tanah dan membutuhkan penanganan lintas sektor.
Untuk itu, YARA mendorong DPRK Aceh Jaya agar tidak sekadar membentuk panitia khusus atau memanggil pihak terkait, tetapi juga mengambil langkah tegas dan sistemik. Terhadap PT Barajaya dan Bumdesma,
YARA meminta DPRK merekomendasikan audit menyeluruh dan evaluasi manajerial, serta menyerahkan temuan kepada penegak hukum jika ditemukan unsur pelanggaran. Khusus untuk konflik agraria, YARA mendesak dibentuknya Satgas Penyelesaian Konflik Agraria yang melibatkan unsur masyarakat sipil, BPN, akademisi, dan aparat hukum.
YARA juga menegaskan bahwa penegakan prinsip tata kelola yang baik, keterbukaan, dan keberpihakan kepada rakyat kecil harus menjadi prioritas bersama. "Lembaga daerah harus menjalankan peran pengawasan yang memadai," pungkasnya. (SN)