Home » Aceh » YARA SOMASI terbuka TAPA dan DPRA

YARA SOMASI terbuka TAPA dan DPRA

IMG-20240302-WA0051

BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safaruddin, menyampaikan somasi terbuka kepada Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dewan Perwakilan Aceh (TAPA) untuk segera menyelesaian pembahasan APBA sehingga bisa disahkan menjadi Qanun. Banyak dampak negatif akibat tidak disahkannya APBA tahun 2024, apalagi perputaran roda ekonomi di Aceh sangat bergantung sumbernya dari APBA, ketika APBA macet maka sebagian besar pertutaran roda ekonomi di Aceh juga akan macet dan ini sangat merugikan masyarakat, TAPA dan DPRA harus mengutamakan kepentingan publik bukan kepentingan kelompok dan golongan.

“Ketergantungan perekonomian Aceh sangat tergantung pada APBA, maka keterlambatan pengesahan APBA akan sangat berpengarus besar pada perekonomian di Aceh, dan saat ini dampak dari keterlambatan itu sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, untuk itu, agar masyarakat tidak di rugikan akibat keterlambatan pengesahan APBA ini, kami menyampaikan somasi secara terbuka kepada TAPA dan DPRA agar segera merampungkan APBA ini selama satu minggu demi kepentingan publik, jika dalam satu minggu ini tidak juga di selesaikan maka untuk kepentingan publik kami akan menarik TAPA dan DPRA ke ranah hukum”, tegas Safar, Sabtu 2 Maret 2024.

Menurut Safar, proses pembahasan dan koreksi dari Kementerian Dalam negeri atas penyusunan APBA ini telah berjalan sesuai dengan mekanisme secara administratif, tinggal secara politik saja dilakukan pengesahan bersama eksekutif dan legislatif. Safar meminta agar TAPA dan DPRA mengeyampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan publik. Apapun bentuk anggaran yang telah disahkan nanti realisasi anggarannya akan dipantau juga oleh publik, jadi tidak perlu saling sandera karena semua anggaran APBA itu untuk kepentingan publik bukan untuk pribadi maupun kelompok. Maka TAPA dan DPRA perlu segera untuk menyalamakan persepsi untuk menghindari kerugian publik yang luas. APBA merupakan kebutuhan untuk pelayanan jutaan masyarakat Aceh, bukan untuk segelintir elit dan politisi.

“Kami memantau, proses pembahasan APBA ini secara administratif telah selesai dengan dilakukan perbaikan dari koreksi Kementerian Dalam Negeri, hanya tinggal pengesahan saja yang masih ada ego masing-masing, padahal APBA itu apapun bentuknya, realisasinya nanti akan dipantaunoleh publik, oleh karena itu tidak perlu saling sandera seakan akan itu milik pribadi atau kelompok, harus di ingat oleh TAPA dan DPRA bahwa ada jutaan masyarakat Aceh yang membutuhkan pelayanan dari APBA tersebut”, tambahnya.

YARA meminta masyarakat menyampaikan kerugiannya akibat terlambatanya pengesahan APBA ini, kerugian ini nantinya akan dimintai pertanggung jawabannya kepada mereka ang bertanggung jawab dalam proses pengesahan APBA ini nantinya jika dalam satu minggu rentang somasi ini tidak dilaksanakan oleh TAPA dan DPRA.

“Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak dan merasa dirugikan akibat dari terlambatnya pengesahan APBA ini untuk menyampaikan kepada kami, agar kerugian tersebut nantinya kami mintai tanggung jawabnya kepada mereka yang bertanggung jawab dalam terlambatnya proses pengesahan APBA ini”, tutupnya.

Tags

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…