Home » Daerah » Wartawan Aceh Tengah Ancam Aksi ke Kantor Bupati, Tolak Permintaan Maaf Wakil Bupati Lewat Rilis

Wartawan Aceh Tengah Ancam Aksi ke Kantor Bupati, Tolak Permintaan Maaf Wakil Bupati Lewat Rilis

IMG-20260121-WA0026

TAKENGON – Puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Tengah menyatakan siap turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu, 21 Januari 2025. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes keras terhadap sikap Wakil Bupati Aceh Tengah, Muksin Hasan, yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap merendahkan profesi wartawan.

Ketegangan antara insan pers dan Wakil Bupati mencuat setelah permintaan maaf yang disampaikan Muksin Hasan hanya dilakukan melalui rilis ke sejumlah media. Cara tersebut dinilai tidak etis dan mencerminkan sikap meremehkan martabat profesi jurnalis. Para wartawan menilai, sebagai pejabat publik, Wakil Bupati seharusnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan langsung, bukan melalui pernyataan sepihak dalam bentuk rilis.

Koordinator aksi, Yusra Efendi, menegaskan bahwa langkah permintaan maaf lewat rilis justru memperkeruh keadaan. Menurutnya, setelah muncul dugaan pernyataan yang melecehkan profesi wartawan, sikap lanjutan Wakil Bupati kembali menunjukkan ketidakhormatan terhadap insan pers.

“Jika profesi kami dianggap cukup dihargai dengan rilis permohonan maaf, maka kami juga akan menyikapinya secara serius. Kami siap menggelar aksi dan melakukan boikot terhadap seluruh pemberitaan Pemerintah Daerah, kecuali yang menyangkut kepentingan publik dan temuan kasus,” tegas Yusra.

Ia menambahkan, keengganan Wakil Bupati untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dinilai telah melampaui batas kesabaran wartawan di Aceh Tengah. Aksi yang direncanakan tersebut, kata dia, bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap pejabat publik yang dianggap tidak menghormati kebebasan pers.

Para wartawan menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, setiap bentuk pernyataan maupun sikap pejabat publik yang dinilai merendahkan profesi jurnalis dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan keterbukaan informasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Wakil Bupati Aceh Tengah terkait tuntutan wartawan tersebut.(RIL)

 
 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…