TAKENGON – Puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Aceh Tengah menyatakan siap turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Aceh Tengah, Rabu, 21 Januari 2025. Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes keras terhadap sikap Wakil Bupati Aceh Tengah, Muksin Hasan, yang dinilai tidak menunjukkan itikad baik dalam menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang dianggap merendahkan profesi wartawan.
Ketegangan antara insan pers dan Wakil Bupati mencuat setelah permintaan maaf yang disampaikan Muksin Hasan hanya dilakukan melalui rilis ke sejumlah media. Cara tersebut dinilai tidak etis dan mencerminkan sikap meremehkan martabat profesi jurnalis. Para wartawan menilai, sebagai pejabat publik, Wakil Bupati seharusnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan langsung, bukan melalui pernyataan sepihak dalam bentuk rilis.
Koordinator aksi, Yusra Efendi, menegaskan bahwa langkah permintaan maaf lewat rilis justru memperkeruh keadaan. Menurutnya, setelah muncul dugaan pernyataan yang melecehkan profesi wartawan, sikap lanjutan Wakil Bupati kembali menunjukkan ketidakhormatan terhadap insan pers.
“Jika profesi kami dianggap cukup dihargai dengan rilis permohonan maaf, maka kami juga akan menyikapinya secara serius. Kami siap menggelar aksi dan melakukan boikot terhadap seluruh pemberitaan Pemerintah Daerah, kecuali yang menyangkut kepentingan publik dan temuan kasus,” tegas Yusra.
Ia menambahkan, keengganan Wakil Bupati untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dinilai telah melampaui batas kesabaran wartawan di Aceh Tengah. Aksi yang direncanakan tersebut, kata dia, bukan didorong oleh kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap sikap pejabat publik yang dianggap tidak menghormati kebebasan pers.
Para wartawan menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, setiap bentuk pernyataan maupun sikap pejabat publik yang dinilai merendahkan profesi jurnalis dianggap sebagai ancaman serius terhadap demokrasi dan keterbukaan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Wakil Bupati Aceh Tengah terkait tuntutan wartawan tersebut.(RIL)