Home » Daerah » Warga Manggeng Raya Satukan Suara, Tolak Tambang PT Laguna Jaya

Warga Manggeng Raya Satukan Suara, Tolak Tambang PT Laguna Jaya

IMG-20250930-WA0013

ABDYA– Gelombang penolakan tambang kembali menggema dari Aceh Barat Daya. Forum Masyarakat Manggeng Raya (FM2R) bersama para keuchik, tokoh masyarakat, dan mahasiswa menggelar konsolidasi besar untuk merespons rencana masuknya PT Laguna Jaya di wilayah mereka. Dari musyawarah itu, lahirlah keputusan bulat yakni menolak Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan tersebut dan mengajukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRK Abdya.

Surat pengajuan RDPU sudah ditandatangani oleh seluruh perangkat gampong, tokoh, dan warga sebagai bentuk penolakan resmi. FM2R menilai kehadiran PT Laguna Jaya tidak pernah diawali dengan sosialisasi maupun keterbukaan informasi. Mereka juga merujuk pada banyak pengalaman di daerah lain, di mana tambang kerap meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan minim kesejahteraan bagi warga sekitar.

“Kami menegaskan bahwa masyarakat punya hak penuh untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut tanah, air, dan lingkungan hidup mereka,” ujar perwakilan FM2R, Zuhari Alvinda Haris, usai pertemuan.

Langkah itu segera ditindaklanjuti. Pada 30 September 2025, surat penolakan resmi bersama permohonan RDPU diserahkan langsung ke DPRK Aceh Barat Daya. Wakil Ketua DPRK, Nurdianto, bersama Sardiman dari Dapil II, menerima langsung dokumen tersebut.

FM2R berharap parlemen daerah tidak sekadar menerima surat, melainkan bergerak cepat menindaklanjutinya. Bagi masyarakat Manggeng Raya, menolak tambang bukan sekadar sikap emosional, melainkan komitmen menjaga masa depan generasi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan rakyat.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…