ABDYA- Gelombang penolakan tambang kembali menggema dari Aceh Barat Daya. Forum Masyarakat Manggeng Raya (FM2R) bersama para keuchik, tokoh masyarakat, dan mahasiswa menggelar konsolidasi besar untuk merespons rencana masuknya PT Laguna Jaya di wilayah mereka. Dari musyawarah itu, lahirlah keputusan bulat yakni menolak Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) perusahaan tersebut dan mengajukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRK Abdya.
Surat pengajuan RDPU sudah ditandatangani oleh seluruh perangkat gampong, tokoh, dan warga sebagai bentuk penolakan resmi. FM2R menilai kehadiran PT Laguna Jaya tidak pernah diawali dengan sosialisasi maupun keterbukaan informasi. Mereka juga merujuk pada banyak pengalaman di daerah lain, di mana tambang kerap meninggalkan jejak kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan minim kesejahteraan bagi warga sekitar.
“Kami menegaskan bahwa masyarakat punya hak penuh untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut tanah, air, dan lingkungan hidup mereka,” ujar perwakilan FM2R, Zuhari Alvinda Haris, usai pertemuan.
Langkah itu segera ditindaklanjuti. Pada 30 September 2025, surat penolakan resmi bersama permohonan RDPU diserahkan langsung ke DPRK Aceh Barat Daya. Wakil Ketua DPRK, Nurdianto, bersama Sardiman dari Dapil II, menerima langsung dokumen tersebut.
FM2R berharap parlemen daerah tidak sekadar menerima surat, melainkan bergerak cepat menindaklanjutinya. Bagi masyarakat Manggeng Raya, menolak tambang bukan sekadar sikap emosional, melainkan komitmen menjaga masa depan generasi, kelestarian lingkungan, dan kepentingan rakyat.(RIL)