Perdebatan mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyalakan diskusi lama tentang hubungan pusat dan daerah. Sejumlah analisis, termasuk yang dirilis CSIS, menilai bahwa sejak awal pemerintahan, tanda-tanda resentralisasi kian menguat. Pemerintah pusat dinilai mengambil porsi kendali lebih besar terhadap urusan daerah, mulai dari kebijakan fiskal yang ketat hingga konsolidasi kekuatan politik yang dominan di Senayan.
Kecemasan itu, dalam sebagian pandangan, bukan sebatas ketakutan akademis. Indonesia menyimpan ingatan historis bahwa pemusatan kekuasaan yang berlebihan pernah melahirkan rasa keterasingan politik dan ekonomi di daerah. CSIS mengingatkan, separatisme lahir bukan semata karena faktor identitas atau geopolitik, melainkan perasaan menjadi “daerah pinggir,” yang sekadar menerima instruksi tanpa ruang negosiasi makna.
Salah satu titik kritik muncul saat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melaporkan adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum yang memengaruhi kapasitas keuangan daerah. Begitu pula ketika pemerintah pusat mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Tindakan yang secara administratif mungkin diperlukan, tetapi secara politik memperkuat persepsi konsolidasi kewenangan yang satu arah.
Di saat yang sama, koalisi besar pendukung pemerintah membentuk kekuatan yang kuat di parlemen yang efektif untuk stabilitas, namun juga rentan terhadap reduksi ruang oposisi. Situasi tersebut menciptakan lanskap politik yang rapi, namun juga nyaris tanpa ketegangan kreatif. Kekuasaan yang terlalu tenang sering kali menyembunyikan gelombang yang bergerak di bawah permukaan.
Menakar Kembali Otonomi
Namun, menganggap sentralisasi otomatis sebagai ancaman disintegrasi juga merupakan kesimpulan yang tergesa. Sebab, dua dekade desentralisasi Indonesia tidak sepenuhnya menghadirkan tata kelola yang sehat. Di sejumlah daerah, otonomi berubah menjadi arena pembentukan oligarki lokal. Kepala daerah memonopoli perizinan, membuat perjanjian investasi yang kedodoran secara hukum, dan pada beberapa kasus menyeret pemerintah pusat ke meja sengketa internasional.
Fenomena “raja-raja kecil” bukan sekadar istilah populer, tetapi kenyataan politik yang menghambat pemerataan pembangunan. Pada titik ini, resentralisasi di sektor strategis menjadi langkah korektif yang perlu. Negara tidak bisa membiarkan sumber daya mineral, fiskal, dan pertahanan dikelola tanpa standar nasional yang ketat. Bukan karena pusat harus selalu benar, tetapi karena kerangka keutuhan Indonesia membutuhkan titik kendali bersama.
Namun, di sinilah persoalannya, dimana sentralisasi hanya akan diterima daerah jika ia hadir bersamaan dengan ruang dialog, transparansi, dan distribusi manfaat yang jelas. Merapikan struktur bukan persoalan teknis belaka, melainkan juga psikologis dan kultural. Penguatan pusat yang tidak disertai penghormatan pada keragaman identitas lokal akan mudah diartikan sebagai kembalinya logika kekuasaan lama: pusat memutuskan, daerah menuruti.
Di tengah ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih nyata berupa akses infrastruktur, kualitas pendidikan, bahkan representasi politik, sentralisasi yang tidak sensitif dapat melahirkan kecemburuan sosial. Ketika rasa memiliki terhadap negara melemah, ide tentang kebangsaan berubah menjadi slogan kosong. Dan sejarah Indonesia berkali-kali membuktikan: jarak emosional jauh lebih berbahaya daripada jarak geografis.
Karena itu, persoalan hari ini bukan memilih antara pusat atau daerah, melainkan menemukan harmoni yang membuat keduanya merasa saling memiliki. Negara bukan bangunan administratif, melainkan imajinasi kolektif yang terus dinegosiasi. Persatuan tidak berarti keseragaman. Kedaulatan tidak berarti sentralisasi tanpa batas. Dan otonomi tidak berarti kedaerahan yang menutup diri.
Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahannya berlandas pada Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan itu perlu diterjemahkan dalam praktik bahwa pusat yang kuat namun tidak otoriter, daerah yang berdaya namun tidak eksklusif. Keduanya harus berjalan dalam irama yang sama yakni membangun, bukan saling menundukkan.
Pada akhirnya, Indonesia bertahan bukan karena kekuatan senjata atau kelengkapan institusi, melainkan karena kesadaran bahwa perbedaan adalah akar yang menyatukan. Jika relasi pusat-daerah dikelola dengan kesederhanaan politik dan kepekaan sejarah, maka sentralisasi dapat menjadi penata, bukan pemantik. Tapi jika diabaikan, bayang lama itu yang disebut separatisme, selalu tahu jalan untuk muncul kembali dari celah yang kita biarkan terbuka.
Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)