Home » Opini » Sentralisasi Baru dan Bayang Lama Disintegrasi

Sentralisasi Baru dan Bayang Lama Disintegrasi

IMG-20251024-WA0057

Perdebatan mengenai arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menyalakan diskusi lama tentang hubungan pusat dan daerah. Sejumlah analisis, termasuk yang dirilis CSIS, menilai bahwa sejak awal pemerintahan, tanda-tanda resentralisasi kian menguat. Pemerintah pusat dinilai mengambil porsi kendali lebih besar terhadap urusan daerah, mulai dari kebijakan fiskal yang ketat hingga konsolidasi kekuatan politik yang dominan di Senayan.

Kecemasan itu, dalam sebagian pandangan, bukan sebatas ketakutan akademis. Indonesia menyimpan ingatan historis bahwa pemusatan kekuasaan yang berlebihan pernah melahirkan rasa keterasingan politik dan ekonomi di daerah. CSIS mengingatkan, separatisme lahir bukan semata karena faktor identitas atau geopolitik, melainkan perasaan menjadi “daerah pinggir,” yang sekadar menerima instruksi tanpa ruang negosiasi makna.

Salah satu titik kritik muncul saat Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melaporkan adanya penyesuaian Dana Alokasi Umum yang memengaruhi kapasitas keuangan daerah. Begitu pula ketika pemerintah pusat mengambil alih penyelesaian sengketa empat pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara. Tindakan yang secara administratif mungkin diperlukan, tetapi secara politik memperkuat persepsi konsolidasi kewenangan yang satu arah.

Di saat yang sama, koalisi besar pendukung pemerintah membentuk kekuatan yang kuat di parlemen yang efektif untuk stabilitas, namun juga rentan terhadap reduksi ruang oposisi. Situasi tersebut menciptakan lanskap politik yang rapi, namun juga nyaris tanpa ketegangan kreatif. Kekuasaan yang terlalu tenang sering kali menyembunyikan gelombang yang bergerak di bawah permukaan.

Menakar Kembali Otonomi

Namun, menganggap sentralisasi otomatis sebagai ancaman disintegrasi juga merupakan kesimpulan yang tergesa. Sebab, dua dekade desentralisasi Indonesia tidak sepenuhnya menghadirkan tata kelola yang sehat. Di sejumlah daerah, otonomi berubah menjadi arena pembentukan oligarki lokal. Kepala daerah memonopoli perizinan, membuat perjanjian investasi yang kedodoran secara hukum, dan pada beberapa kasus menyeret pemerintah pusat ke meja sengketa internasional.

Fenomena “raja-raja kecil” bukan sekadar istilah populer, tetapi kenyataan politik yang menghambat pemerataan pembangunan. Pada titik ini, resentralisasi di sektor strategis menjadi langkah korektif yang perlu. Negara tidak bisa membiarkan sumber daya mineral, fiskal, dan pertahanan dikelola tanpa standar nasional yang ketat. Bukan karena pusat harus selalu benar, tetapi karena kerangka keutuhan Indonesia membutuhkan titik kendali bersama.

Namun, di sinilah persoalannya, dimana sentralisasi hanya akan diterima daerah jika ia hadir bersamaan dengan ruang dialog, transparansi, dan distribusi manfaat yang jelas. Merapikan struktur bukan persoalan teknis belaka, melainkan juga psikologis dan kultural. Penguatan pusat yang tidak disertai penghormatan pada keragaman identitas lokal akan mudah diartikan sebagai kembalinya logika kekuasaan lama: pusat memutuskan, daerah menuruti.

Di tengah ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih nyata berupa akses infrastruktur, kualitas pendidikan, bahkan representasi politik, sentralisasi yang tidak sensitif dapat melahirkan kecemburuan sosial. Ketika rasa memiliki terhadap negara melemah, ide tentang kebangsaan berubah menjadi slogan kosong. Dan sejarah Indonesia berkali-kali membuktikan: jarak emosional jauh lebih berbahaya daripada jarak geografis.

Karena itu, persoalan hari ini bukan memilih antara pusat atau daerah, melainkan menemukan harmoni yang membuat keduanya merasa saling memiliki. Negara bukan bangunan administratif, melainkan imajinasi kolektif yang terus dinegosiasi. Persatuan tidak berarti keseragaman. Kedaulatan tidak berarti sentralisasi tanpa batas. Dan otonomi tidak berarti kedaerahan yang menutup diri.

Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahannya berlandas pada Pancasila dan UUD 1945. Pernyataan itu perlu diterjemahkan dalam praktik bahwa pusat yang kuat namun tidak otoriter, daerah yang berdaya namun tidak eksklusif. Keduanya harus berjalan dalam irama yang sama yakni membangun, bukan saling menundukkan.

Pada akhirnya, Indonesia bertahan bukan karena kekuatan senjata atau kelengkapan institusi, melainkan karena kesadaran bahwa perbedaan adalah akar yang menyatukan. Jika relasi pusat-daerah dikelola dengan kesederhanaan politik dan kepekaan sejarah, maka sentralisasi dapat menjadi penata, bukan pemantik. Tapi jika diabaikan, bayang lama itu yang disebut separatisme, selalu tahu jalan untuk muncul kembali dari celah yang kita biarkan terbuka.

Penulis: Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…