ACEH SELATAN- Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun RPJMD Aceh Selatan 2025-2030 berlangsung menarik ketika anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, melontarkan kritik keras. Politikus Gerindra ini menegaskan, dokumen pembangunan itu jangan sampai sekadar formalitas yang gagal diimplementasikan.
Hadi mengingatkan, keterlambatan pengesahan RPJMD berpotensi menimbulkan sanksi serius. “DAU dan DBH bisa ditunda bahkan dipotong. Pemerintah daerah harus disiplin agar pembangunan tidak mandek hanya karena lalai perencanaan,” ujar Hadi Surya di gedung DPRK Aceh Selatan, Kamis 11 September 2025.
Hadi mengingatkan, keterlambatan pengesahan RPJMD berpotensi menimbulkan sanksi serius. “DAU dan DBH bisa ditunda bahkan dipotong. Pemerintah daerah harus disiplin agar pembangunan tidak mandek hanya karena lalai perencanaan,” ujarnya.
Hadi juga menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,67 persen pada 2030 terlalu ambisius jika pemerintah tidak berani mendorong investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan ekonomi gampong. “Tantangannya ada pada stabilitas politik dan kualitas birokrasi. Tanpa itu, target hanyalah angka,” katanya.
Sorotan lain ditujukan pada proyeksi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia yang hanya 0,87 poin dalam lima tahun. Hadi menyebut angka itu rendah dan meminta strategi percepatan yang lebih konkret, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
Mengenai target pengentasan kemiskinan hingga separuh, Hadi menyebut rencana itu “nekat” tanpa dukungan fiskal yang jelas. Apalagi, proyeksi pendapatan daerah menurun pada 2028. “Konsistensi program pengentasan kemiskinan harus dijaga. Pemerintah bahkan perlu membentuk Dinas Pendapatan untuk menggenjot PAD,” ujarnya.
Hadi menutup pandangannya dengan mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang sehat dan modern bisa menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi Aceh Selatan.(Red)