Home » Daerah » Hadi Surya: Jangan Biarkan RPJMD Aceh Selatan Sekedar Jadi Formalitas

Hadi Surya: Jangan Biarkan RPJMD Aceh Selatan Sekedar Jadi Formalitas

IMG-20250911-WA0076

ACEH SELATAN– Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Qanun RPJMD Aceh Selatan 2025-2030 berlangsung menarik ketika anggota DPRA Dapil IX, Hadi Surya, melontarkan kritik keras. Politikus Gerindra ini menegaskan, dokumen pembangunan itu jangan sampai sekadar formalitas yang gagal diimplementasikan.

Hadi mengingatkan, keterlambatan pengesahan RPJMD berpotensi menimbulkan sanksi serius. “DAU dan DBH bisa ditunda bahkan dipotong. Pemerintah daerah harus disiplin agar pembangunan tidak mandek hanya karena lalai perencanaan,” ujar Hadi Surya di gedung DPRK Aceh Selatan, Kamis 11 September 2025.

Hadi mengingatkan, keterlambatan pengesahan RPJMD berpotensi menimbulkan sanksi serius. “DAU dan DBH bisa ditunda bahkan dipotong. Pemerintah daerah harus disiplin agar pembangunan tidak mandek hanya karena lalai perencanaan,” ujarnya.

Hadi juga menyebut target pertumbuhan ekonomi 5,67 persen pada 2030 terlalu ambisius jika pemerintah tidak berani mendorong investasi, hilirisasi sumber daya alam, dan ekonomi gampong. “Tantangannya ada pada stabilitas politik dan kualitas birokrasi. Tanpa itu, target hanyalah angka,” katanya.

Sorotan lain ditujukan pada proyeksi kenaikan Indeks Pembangunan Manusia yang hanya 0,87 poin dalam lima tahun. Hadi menyebut angka itu rendah dan meminta strategi percepatan yang lebih konkret, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Mengenai target pengentasan kemiskinan hingga separuh, Hadi menyebut rencana itu “nekat” tanpa dukungan fiskal yang jelas. Apalagi, proyeksi pendapatan daerah menurun pada 2028. “Konsistensi program pengentasan kemiskinan harus dijaga. Pemerintah bahkan perlu membentuk Dinas Pendapatan untuk menggenjot PAD,” ujarnya.

Hadi menutup pandangannya dengan mendorong penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi yang sehat dan modern bisa menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi Aceh Selatan.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…