BANDA ACEH - Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendadak menjadi garda depan pembelaan KPK di Aceh. Organisasi ini menyambut hangat surat edaran KPK yang dilayangkan kepada seluruh kepala daerah di Aceh, termasuk Gubernur, yang meminta agar data pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, proyek strategis daerah, hibah, hingga bantuan sosial, diserahkan paling lambat 3 September 2025.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, menyebut langkah KPK itu bukan sekadar administrasi belaka. “Ini bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus upaya membongkar akar modus penyalahgunaan proyek pokir,” katanya.
Pokir, yang sejatinya dimaksudkan menyalurkan aspirasi rakyat, kerap kali menyulap ruang partisipasi menjadi ladang transaksi. Banyak proyek yang digiring bukan dari musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga provinsi, melainkan muncul begitu saja dari kantong usulan anggota dewan.
“Proyek pokir sering kali tak punya basis musrenbang. KPK perlu menelusuri, apakah benar ada legitimasi aspirasi rakyat di baliknya, atau sekadar titipan politis,” ujar Nasruddin.
Di Aceh, praktik pokir sudah menjadi rahasia umum. Dana yang dipatok sesuai jatah kursi, lalu dititipkan ke dinas-dinas. Program pun disulap menjadi paket pokir, disahkan lewat paripurna, dan dieksekusi oleh SKPA. Sejak titik itu, cerita klasik bergulir tentang siapa rekanan yang menang tender, kerap bukan urusan teknis, melainkan urusan restu sang pemilik pokir.
“Coba lihat Dinas Pendidikan, Pertanian, Kehutanan, Sosial, Perkim, hingga Koperasi UMKM, semuanya nyaris tak steril dari label pokir. Kepala proyek dan pejabat teknis tak berani menunjuk rekanan tanpa persetujuan pemilik jatah. Itu jelas penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi,” tutur pria yang akrab disapa Ceknas ini.
TTI berharap KPK tidak berhenti pada pendataan. Apalagi, isu klasik “cashback” ikut menyeruak. Distributor proyek, kata Nasruddin, kerap dipaksa mengembalikan uang hingga 30-40 persen dari nilai kontrak. "Uang itu seharusnya masuk ke kas negara, tetapi justru masuk ke kantong oknum,"sebutnya mengaku prihatin
Kisah pokir dewan di Aceh memang seperti drama lama yang terus diputar ulang, penuh dengan intrik, penuh kepentingan, namun minim akuntabilitas. Bedanya kini, KPK sudah mengetuk pintu resmi. Pertanyaannya, beranikah lembaga antirasuah itu membongkar praktik yang selama ini dianggap sebagai “jatah tradisi” para wakil rakyat?. (DNQ/Red)