Home » Hukum/Kriminal » Pokir Dewan Disorot, TTI Dukung Langkah KPK di Aceh

Pokir Dewan Disorot, TTI Dukung Langkah KPK di Aceh

IMG-20250723-WA0018

BANDA ACEH – Transparansi Tender Indonesia (TTI) mendadak menjadi garda depan pembelaan KPK di Aceh. Organisasi ini menyambut hangat surat edaran KPK yang dilayangkan kepada seluruh kepala daerah di Aceh, termasuk Gubernur, yang meminta agar data pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, proyek strategis daerah, hibah, hingga bantuan sosial, diserahkan paling lambat 3 September 2025.

Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, pada Sabtu, 23 Agustus 2025, menyebut langkah KPK itu bukan sekadar administrasi belaka. “Ini bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus upaya membongkar akar modus penyalahgunaan proyek pokir,” katanya.

Pokir, yang sejatinya dimaksudkan menyalurkan aspirasi rakyat, kerap kali menyulap ruang partisipasi menjadi ladang transaksi. Banyak proyek yang digiring bukan dari musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari desa hingga provinsi, melainkan muncul begitu saja dari kantong usulan anggota dewan.

“Proyek pokir sering kali tak punya basis musrenbang. KPK perlu menelusuri, apakah benar ada legitimasi aspirasi rakyat di baliknya, atau sekadar titipan politis,” ujar Nasruddin.

Di Aceh, praktik pokir sudah menjadi rahasia umum. Dana yang dipatok sesuai jatah kursi, lalu dititipkan ke dinas-dinas. Program pun disulap menjadi paket pokir, disahkan lewat paripurna, dan dieksekusi oleh SKPA. Sejak titik itu, cerita klasik bergulir tentang siapa rekanan yang menang tender, kerap bukan urusan teknis, melainkan urusan restu sang pemilik pokir.

“Coba lihat Dinas Pendidikan, Pertanian, Kehutanan, Sosial, Perkim, hingga Koperasi UMKM, semuanya nyaris tak steril dari label pokir. Kepala proyek dan pejabat teknis tak berani menunjuk rekanan tanpa persetujuan pemilik jatah. Itu jelas penyalahgunaan wewenang yang berpotensi korupsi,” tutur pria yang akrab disapa Ceknas ini.

TTI berharap KPK tidak berhenti pada pendataan. Apalagi, isu klasik “cashback” ikut menyeruak. Distributor proyek, kata Nasruddin, kerap dipaksa mengembalikan uang hingga 30-40 persen dari nilai kontrak. “Uang itu seharusnya masuk ke kas negara, tetapi justru masuk ke kantong oknum,”sebutnya mengaku prihatin

Kisah pokir dewan di Aceh memang seperti drama lama yang terus diputar ulang, penuh dengan intrik, penuh kepentingan, namun minim akuntabilitas. Bedanya kini, KPK sudah mengetuk pintu resmi. Pertanyaannya, beranikah lembaga antirasuah itu membongkar praktik yang selama ini dianggap sebagai “jatah tradisi” para wakil rakyat?. (DNQ/Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…