BANDA ACEH_ Tak adanya sama sekali pembahasan RAPBA tahun anggaran 2024 yang dijadwalkan DPRA hingga 5 desember 2023 menunjukkan bahwa DPRA tetap kokoh pada sikap tidak mau mengesahkan RAPBA jika keinginannya tak diakomodir Pj Gubernur. Padahal, sesuai aturan dan mekanisme penganggaran, maka sudah seyogyanya Pj Gubernur mengambil langkah berani untuk menyelamatkan uang rakyat Aceh dan memastikan program anggaran 2024 lebih maksimal kepada rakyat ketimbang kepada pokok pikiran dewan seperti tahun anggaran sebelumnya.
"Dalam kondisi ini, rakyat Aceh menantikan nyali Pj Gubernur Achmad Marzuki. Apakah berani menjalankan mekanisme dan aturan dengan mengesahkan APBA melalui Pergub, atau malah terpaksa mengakomodir keinginan dewan untuk menghindari serangan-serangan DPRA dikemudian hari. Tentunya rakyat berharap Pj Gubernur Aceh tak mau bermain mata dengan DPRA dan dengan ksatria mengambil langkah tegas terlepas apapun konsekuensinya," kata Ketua Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM), Heri Safrijal SP, Rabu 6 Desember 2023.
Heri menyebutkan, jika bicara aturan penganggaran yang termaktub dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, maka waktu untuk pengesahan RAPBA 2024 hanya menghitung jam. "Tentunya waktu yang tersisa itu tak cukup, jadi solusinya memang harus dipergubkan," tegasnya.
Heri melanjutkan, keberanian Pj Gubernur Aceh untuk melakukan pergub adalah solusi untuk menyelamatkan uang rakyat Aceh di tahun politik 2024 dan sekaligus solusi menyehatkan keuangan Aceh tahun depan.
"Harus kita ingat, Pemerintah Aceh masih menunggak Rp 480 Milyar kepada BPJS untuk pembayaran premi 2023, belum lagi untuk pembayaran JKA tahun 2024. Sementara, otsus Aceh itu nilainya kembali turun dari Rp 3,9 T pada 2023 menjadi Rp 3,3 T pada tahun 2024. Apalagi sumber anggaran untuk JKA dan mayoritas pokir dewan itu sama-sama dana otsus. Pada tahun 2023 pokir DPRA itu nilainya sangat fantastis totalnya mencapai Rp 1,6 T sehingga JKA hampir saja terhenti," bebernya.
Kata Heri, kondisi ini sangat dilematis, jika Pj Gubernur harus kompromi dengan dewan maka alokasi Pokir harus diakomodir. Sehingga bisa saja ketersediaan anggaran JKA akan kembali tak tersedia maksimal, atau bahkan bisa saja Pj Gubernur harus tega mengorbankan pembagian otsus kabupaten/kota, dari skema pembagian 60:40 menjadi 80:20.
"Makanya lagi-lagi kami katakan Pergub APBA 2024 adalah solusi. Apalagi secara aturan dan mekanisme penganggaran juga sudah dibenarkan dilakukan pengesahan secara Pergub, sehingga tak ada lagi alasan mengulur-ulur waktu. Dalam hal ini nyali Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki akan diuji, dan rakyat akan melihat sikap patriotik Achmad Marzuki sebagai mantan seorang militer. Berani atau tidak itu akan jadi tolak ukur bagi rakyat,"pungkasnya.