Home » Aceh » Batas Waktu Pengesahan APBA 2024 Tersisa 2 Hari Lagi, Fraksi PAN Masih Menunggu I’tikad Baik Pj Gubernur

Batas Waktu Pengesahan APBA 2024 Tersisa 2 Hari Lagi, Fraksi PAN Masih Menunggu I’tikad Baik Pj Gubernur

085201700_1615607341-gavel-2492011_1920

BANDA ACEH- Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Fuadri mengatakan pihaknya tetap berharap agar pengesahan ABPA 2024 melalui mekanisme lembaga qanun.

“Kita menginginkan pengesahan APBA tahun 2024 melalui mekanisme qanun karena memang baik dari lembaga DPRA sejauh ini tidak ada upaya untuk menolak ataupun tidak mau membahas,” ujar Fuadri saat dihubungi Presentatif, Senin, 4 Desember 2023.

Hanya saja, kata Fuadri, DPRA saat ini masih menunggu itikad baik dari Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki sebagai orang yang ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan di Aceh agar dapat duduk bersama DPRA, sehingga pembahasan APBA dapat segera dilakukan. 

“Saya fikir tidak ada yang tabu, seorang Gunernur yang ditugaskan dari pusat, Mendagri dan Presiden untuk berkomunikasi menyangkut anggaran pembangunan yang ada di Aceh untuk 2024,”katanya.

Menurutnya, penjabat Gubernur bukan merupakan penjabat politik yang harus memainkan politik praktis karena penjabat bukan dipilih oleh rakyat Aceh. 

” Beliaukan orang yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan salah satunya adalah membangun harmonisasi dengan lembaga DPRA salah satunya pengesahan qanun sebagai sebuah bentuk tugas pemerintahan, ” katanya.

Sementara itu, batas waktu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2024 masih tersisa enam hari lagi atau sampai tanggal 6 Desember mendatang. Jika dalam rentang waktu itu tidak terjadi pembahasan anggaran antara Badan Anggaran (Banggar) DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA), maka dipastikan APBA 2024 akan disahkan melalui Pergub.

Berdasarkan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Artinya, jika ketentuan ini yang digunakan, maka batas akhir pembahasan RAPBA 2024 pada hari ini, Kamis, 30 November 2023 atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya.

Ketentuan lain berdasarkan Pasal 313 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa batas akhir pembahasan rancangan anggaran dimulai sejak penyerahan rancangan qanun tentang APBA 2024 oleh Pj Gubernur ke DPRA. Sehingga batas akhir pembahasan antara Gubernur dan DPRA jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2023. [DNQ]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…