Banda Aceh – Aroma tak sedap kembali merebak dari lingkaran kekuasaan di Aceh. Di bawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf—atau yang akrab disapa Mualem, sosok yang disebut sebagai Panglima Rakyat Aceh—muncul isu yang menyita perhatian publik. Bukan soal kinerja, melainkan keberadaan seorang “pembisik” yang kabarnya lebih lihai bermain proyek dan jabatan ketimbang memberi nasihat kebijakan.
Layaknya kentut—tak terlihat, tapi tercium—pengaruh figur misterius yang berada di dekat sang Panglima ini makin terasa. Gerak-geriknya disebut menyebar hingga ke lingkup strategis pemerintahan, menimbulkan keresahan di kalangan birokrat dan penggiat pembangunan di Tanah Rencong.
Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga aktif menjadi perantara atau makelar jabatan. Sejumlah pejabat di lingkungan Setda Aceh mengaku dihubungi oleh orang-orang yang mengklaim sebagai “orang dekat Gubernur.” Mereka menawarkan posisi tertentu dalam birokrasi, dengan “tarif” yang mengejutkan: Rp 200 juta untuk eselon III, dan hingga Rp 2 miliar untuk jabatan kepala dinas (eselon II).
"Awalnya mereka mengaku dari lingkaran dalam Gubernur, mengajak bertemu dan menawarkan jabatan. Tapi ujung-ujungnya minta setoran uang," ungkap salah satu pejabat di Pemerintah Aceh yang meminta namanya dirahasiakan demi alasan keamanan, Rabu, 30 Juli 2025.
Sumber itu juga menyebut bahwa perombakan besar-besaran kabarnya akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, sekitar September atau Oktober 2025. "Ada pejabat yang percaya, ada juga yang skeptis. Tapi isu ini sudah terlanjur beredar luas," tambahnya.
Lebih dari sekadar jual beli jabatan, sumber lain mengungkapkan bahwa praktik serupa juga terjadi dalam penentuan proyek. Oknum yang sama dikabarkan meminta “setoran” dari pihak-pihak yang ingin memenangkan tender pemerintah.
"Kalau mau proyek ini, harus setor ke mereka. Begitu kata mereka," ujar sumber tersebut.
Yang membuat isu ini semakin krusial adalah kedekatan oknum tersebut dengan Mualem. Ia disebut-sebut sering mendampingi Panglima, bahkan memegang posisi strategis yang berkaitan langsung dengan proyek dan kebijakan teknis. Hal inilah yang membuat banyak pihak—baik pejabat maupun kontraktor—percaya dan bersedia “bermain” dalam skema ini.
Tindakan culas seperti ini jelas menjadi parasit dalam tubuh pemerintahan. Jika dibiarkan, bukan hanya mencoreng nama baik Mualem, tapi juga bisa menggerus kepercayaan publik terhadap cita-cita perubahan yang diusung pasangan Mualem-Dekfad.
Pertanyaannya: apa sebenarnya peran sang makelar dalam tim pemenangan Pilkada dulu, hingga ia bisa mendapat kepercayaan sebesar ini? Dan bagaimana nasib para pejuang akar rumput, loyalis yang siang malam bekerja untuk mengantar Mualem menuju tampuk kekuasaan dengan harapan membawa kemajuan bagi Aceh?
Seorang tokoh muda Aceh yang enggan disebutkan namanya berharap agar tim internal Mualem segera menyelesaikan persoalan ini. "Jangan sampai citra pemerintahan ini hancur hanya karena ulah satu-dua orang yang memanfaatkan kedekatan dengan Panglima untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Belajar dari kejadian OTT KPK di Sumatera Utara, di mana seorang pejabat dekat Gubernur Bobby Nasution terjerat operasi senyap, publik Aceh tak ingin hal serupa terjadi di Serambi Mekkah.
"Kami sebagai masyarakat Aceh sangat menjaga marwah Mualem. Kami tidak ingin oknum-oknum yang merasa sebagai lingkaran satu justru menghancurkan nama baik beliau. Harapannya, Mualem segera bersikap tegas—jangan tunggu KPK datang," tutupnya. (Red)