Home » Aceh » Menelisik Praktik Makelar Jabatan di Lingkaran Panglima

Menelisik Praktik Makelar Jabatan di Lingkaran Panglima

IMG-20250731-WA0010

Banda Aceh – Aroma tak sedap kembali merebak dari lingkaran kekuasaan di Aceh. Di bawah kepemimpinan H. Muzakir Manaf—atau yang akrab disapa Mualem, sosok yang disebut sebagai Panglima Rakyat Aceh—muncul isu yang menyita perhatian publik. Bukan soal kinerja, melainkan keberadaan seorang “pembisik” yang kabarnya lebih lihai bermain proyek dan jabatan ketimbang memberi nasihat kebijakan.

Layaknya kentut—tak terlihat, tapi tercium—pengaruh figur misterius yang berada di dekat sang Panglima ini makin terasa. Gerak-geriknya disebut menyebar hingga ke lingkup strategis pemerintahan, menimbulkan keresahan di kalangan birokrat dan penggiat pembangunan di Tanah Rencong.

Informasi dari berbagai sumber menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga aktif menjadi perantara atau makelar jabatan. Sejumlah pejabat di lingkungan Setda Aceh mengaku dihubungi oleh orang-orang yang mengklaim sebagai “orang dekat Gubernur.” Mereka menawarkan posisi tertentu dalam birokrasi, dengan “tarif” yang mengejutkan: Rp 200 juta untuk eselon III, dan hingga Rp 2 miliar untuk jabatan kepala dinas (eselon II).

“Awalnya mereka mengaku dari lingkaran dalam Gubernur, mengajak bertemu dan menawarkan jabatan. Tapi ujung-ujungnya minta setoran uang,” ungkap salah satu pejabat di Pemerintah Aceh yang meminta namanya dirahasiakan demi alasan keamanan, Rabu, 30 Juli 2025.

Sumber itu juga menyebut bahwa perombakan besar-besaran kabarnya akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, sekitar September atau Oktober 2025. “Ada pejabat yang percaya, ada juga yang skeptis. Tapi isu ini sudah terlanjur beredar luas,” tambahnya.

Lebih dari sekadar jual beli jabatan, sumber lain mengungkapkan bahwa praktik serupa juga terjadi dalam penentuan proyek. Oknum yang sama dikabarkan meminta “setoran” dari pihak-pihak yang ingin memenangkan tender pemerintah.

“Kalau mau proyek ini, harus setor ke mereka. Begitu kata mereka,” ujar sumber tersebut.

Yang membuat isu ini semakin krusial adalah kedekatan oknum tersebut dengan Mualem. Ia disebut-sebut sering mendampingi Panglima, bahkan memegang posisi strategis yang berkaitan langsung dengan proyek dan kebijakan teknis. Hal inilah yang membuat banyak pihak—baik pejabat maupun kontraktor—percaya dan bersedia “bermain” dalam skema ini.

Tindakan culas seperti ini jelas menjadi parasit dalam tubuh pemerintahan. Jika dibiarkan, bukan hanya mencoreng nama baik Mualem, tapi juga bisa menggerus kepercayaan publik terhadap cita-cita perubahan yang diusung pasangan Mualem-Dekfad.

Pertanyaannya: apa sebenarnya peran sang makelar dalam tim pemenangan Pilkada dulu, hingga ia bisa mendapat kepercayaan sebesar ini? Dan bagaimana nasib para pejuang akar rumput, loyalis yang siang malam bekerja untuk mengantar Mualem menuju tampuk kekuasaan dengan harapan membawa kemajuan bagi Aceh?

Seorang tokoh muda Aceh yang enggan disebutkan namanya berharap agar tim internal Mualem segera menyelesaikan persoalan ini. “Jangan sampai citra pemerintahan ini hancur hanya karena ulah satu-dua orang yang memanfaatkan kedekatan dengan Panglima untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Belajar dari kejadian OTT KPK di Sumatera Utara, di mana seorang pejabat dekat Gubernur Bobby Nasution terjerat operasi senyap, publik Aceh tak ingin hal serupa terjadi di Serambi Mekkah.

“Kami sebagai masyarakat Aceh sangat menjaga marwah Mualem. Kami tidak ingin oknum-oknum yang merasa sebagai lingkaran satu justru menghancurkan nama baik beliau. Harapannya, Mualem segera bersikap tegas—jangan tunggu KPK datang,” tutupnya. (Red)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…