ACEH SELATAN - Ketua Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh, Teuku Sukandi, melontarkan kritik tajam terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat BL asal Aceh di jalanan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum positif Indonesia.
“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ada aturan terlebih dahulu. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah ada larangan kendaraan berpelat satu provinsi memasuki provinsi lainnya,” kata Sukandi, Senin, 29 September 2025.
Ia menjelaskan, aturan tentang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. STNK, kata Sukandi, adalah bukti legalitas kendaraan di jalan umum, sehingga tidak ada dasar hukum bagi gubernur Sumut merazia kendaraan Aceh hanya karena pelat BL.
Sukandi menilai apa yang dilakukan Bobby adalah tindakan abnormal. Dengan nada satir, Sukandi bahkan menyebut razia itu seperti tindakan orang yang “sedang mabuk tuak”. “Kalau Bobby ingin meningkatkan pendapatan daerah, lebih baik buat saja Perda tentang pajak minuman tuak. Setiap gelas yang diminum rakyat Sumut bisa dikenakan pajak. Itu jelas lebih efektif menambah PAD ketimbang merazia kendaraan Aceh,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukandi menegaskan bahwa kontroversi ini harus menjadi motivasi bagi Aceh untuk segera memperkuat jalur perdagangan lewat laut. Menurutnya, ketergantungan Aceh pada distribusi barang dari Sumut berisiko besar jika sewaktu-waktu muncul kebijakan sepihak seperti razia kendaraan.
“Tindakan aneh ini sepatutnya jadi alarm agar Aceh mempercepat pembangunan infrastruktur jalur laut. Dengan begitu, kedaulatan ekonomi dan harga diri Aceh tidak lagi tergantung pada kebijakan emosional di provinsi tetangga,” pungkasnya.(RIL)