Home » Aceh » Ketua PeTA Aceh: Kalau Bobby Nasution Ingin Tambah PAD, Lebih Baik Pajaki Tuak daripada Razia Kendaraan Plat BL

Ketua PeTA Aceh: Kalau Bobby Nasution Ingin Tambah PAD, Lebih Baik Pajaki Tuak daripada Razia Kendaraan Plat BL

IMG-20250903-WA0009

ACEH SELATAN – Ketua Pembela Tanah Air (PeTA) Aceh, Teuku Sukandi, melontarkan kritik tajam terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berplat BL asal Aceh di jalanan. Menurutnya, tindakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan prinsip legalitas dalam hukum positif Indonesia.

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali, yaitu tidak ada delik dan tidak ada pidana tanpa ada aturan terlebih dahulu. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka, tidak pernah ada larangan kendaraan berpelat satu provinsi memasuki provinsi lainnya,” kata Sukandi, Senin, 29 September 2025.

Ia menjelaskan, aturan tentang tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. STNK, kata Sukandi, adalah bukti legalitas kendaraan di jalan umum, sehingga tidak ada dasar hukum bagi gubernur Sumut merazia kendaraan Aceh hanya karena pelat BL.

Sukandi menilai apa yang dilakukan Bobby adalah tindakan abnormal. Dengan nada satir, Sukandi bahkan menyebut razia itu seperti tindakan orang yang “sedang mabuk tuak”. “Kalau Bobby ingin meningkatkan pendapatan daerah, lebih baik buat saja Perda tentang pajak minuman tuak. Setiap gelas yang diminum rakyat Sumut bisa dikenakan pajak. Itu jelas lebih efektif menambah PAD ketimbang merazia kendaraan Aceh,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sukandi menegaskan bahwa kontroversi ini harus menjadi motivasi bagi Aceh untuk segera memperkuat jalur perdagangan lewat laut. Menurutnya, ketergantungan Aceh pada distribusi barang dari Sumut berisiko besar jika sewaktu-waktu muncul kebijakan sepihak seperti razia kendaraan.

“Tindakan aneh ini sepatutnya jadi alarm agar Aceh mempercepat pembangunan infrastruktur jalur laut. Dengan begitu, kedaulatan ekonomi dan harga diri Aceh tidak lagi tergantung pada kebijakan emosional di provinsi tetangga,” pungkasnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…