ADA yang terasa busuk dari tumpukan karung pupuk di negeri agraris ini. Bukan karena amoniumnya yang menyengat, tapi karena kekuasaan yang begitu cepat berubah menjadi alat pembungkam. Sebuah diskusi publik melalui Podcast Roemah Pemoeda yang mestinya menjadi ruang bagi warga negara berpikir dan berbicara, kini justru menyeret para penggagasnya ke hadapan aparat hukum.
Podcast itu sebenarnya sederhana. Host Ilham Rasul bersama narasumber Kisman Latumakulita membedah laporan audit independen yang menguak potensi kerugian hingga Rp8,3 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana pupuk, sebagai produk strategis yang menopang 65 sampai 75 persen sektor pertanian nasional, bisa menjadi sumber masalah serius bagi swasembada pangan jika dikelola tanpa transparansi. Dalam percakapan itu, muncul pula nama Nurlia Sulaiman, pemilik CV Mulia sekaligus adik Menteri Pertanian yang disebut-sebut mendapat peran sebagai distributor pupuk di wilayah Indonesia Timur.
Namun kritik yang sejatinya berpijak pada kepentingan publik itu justru direspons dengan laporan polisi. Nurlia melaporkan Roemah Pemoeda ke Polda Sulawesi Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu mengirim sinyal kuat, di republik ini, mengungkap dugaan penyimpangan bisa lebih berisiko daripada melakukan penyimpangan itu sendiri.
Inilah bentuk paling klasik dari abuse of law dengan penyalahgunaan hukum untuk melindungi kepentingan kuasa dan menakuti suara yang berbeda. Ketika pasal pencemaran nama baik dipakai untuk menyeret orang yang berbicara atas dasar data dan kepentingan publik, maka hukum sudah kehilangan arah. Ia tak lagi menjadi pelindung keadilan, melainkan pagar bagi istana kekuasaan.
Dalam situasi seperti ini, yang diuji bukan hanya keberanian Roemah Pemoeda, tapi juga integritas pejabat publik yang merasa tersentuh. Mampukah Menteri Pertanian bersikap objektif ketika yang melapor adalah adik kandungnya sendiri? Mampukah negara menegakkan hukum tanpa terjebak pada bayang nepotisme dan konflik kepentingan?
Ironinya, semua ini terjadi di sektor pupuk, urusan yang paling dekat dengan petani, tulang punggung bangsa. Ketika kebijakan pupuk tak boleh dikritisi, maka nasib petani pun tak punya pembela. Demokrasi akhirnya menjadi panggung retorika, sementara suara rakyat dikubur di bawah laporan polisi.
Kebebasan berpendapat bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang bangsa ini. Ia adalah pupuk bagi demokrasi. Tapi kini, yang disiram bukan kesuburan gagasan, melainkan rasa takut. Bila tren seperti ini terus dibiarkan, negeri agraris ini akan panen bukan padi, melainkan bisu massal.
Kasus Roemah Pemoeda menjadi pengingat bahwa mikrofon bisa lebih berbahaya dari senjata, jika kuasa begitu sensitif terhadap suara. Dan ketika kritik disiram pupuk kekuasaan, yang tumbuh bukan keadilan, melainkan rumput kebisuan yang menutupi akar kebenaran.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
Notes : Kolom Opini merupakan pandangan, pendapat, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis