Home » Opini » Ketika Kritik Disiram Pupuk Kekuasaan

Ketika Kritik Disiram Pupuk Kekuasaan

IMG-20251014-WA0001

ADA yang terasa busuk dari tumpukan karung pupuk di negeri agraris ini. Bukan karena amoniumnya yang menyengat, tapi karena kekuasaan yang begitu cepat berubah menjadi alat pembungkam. Sebuah diskusi publik melalui Podcast Roemah Pemoeda yang mestinya menjadi ruang bagi warga negara berpikir dan berbicara, kini justru menyeret para penggagasnya ke hadapan aparat hukum.

Podcast itu sebenarnya sederhana. Host Ilham Rasul bersama narasumber Kisman Latumakulita membedah laporan audit independen yang menguak potensi kerugian hingga Rp8,3 triliun di tubuh PT Pupuk Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana pupuk, sebagai produk strategis yang menopang 65 sampai 75 persen sektor pertanian nasional, bisa menjadi sumber masalah serius bagi swasembada pangan jika dikelola tanpa transparansi. Dalam percakapan itu, muncul pula nama Nurlia Sulaiman, pemilik CV Mulia sekaligus adik Menteri Pertanian yang disebut-sebut mendapat peran sebagai distributor pupuk di wilayah Indonesia Timur.

Namun kritik yang sejatinya berpijak pada kepentingan publik itu justru direspons dengan laporan polisi. Nurlia melaporkan Roemah Pemoeda ke Polda Sulawesi Selatan atas tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu mengirim sinyal kuat, di republik ini, mengungkap dugaan penyimpangan bisa lebih berisiko daripada melakukan penyimpangan itu sendiri.

Inilah bentuk paling klasik dari abuse of law dengan penyalahgunaan hukum untuk melindungi kepentingan kuasa dan menakuti suara yang berbeda. Ketika pasal pencemaran nama baik dipakai untuk menyeret orang yang berbicara atas dasar data dan kepentingan publik, maka hukum sudah kehilangan arah. Ia tak lagi menjadi pelindung keadilan, melainkan pagar bagi istana kekuasaan.

Dalam situasi seperti ini, yang diuji bukan hanya keberanian Roemah Pemoeda, tapi juga integritas pejabat publik yang merasa tersentuh. Mampukah Menteri Pertanian bersikap objektif ketika yang melapor adalah adik kandungnya sendiri? Mampukah negara menegakkan hukum tanpa terjebak pada bayang nepotisme dan konflik kepentingan?

Ironinya, semua ini terjadi di sektor pupuk, urusan yang paling dekat dengan petani, tulang punggung bangsa. Ketika kebijakan pupuk tak boleh dikritisi, maka nasib petani pun tak punya pembela. Demokrasi akhirnya menjadi panggung retorika, sementara suara rakyat dikubur di bawah laporan polisi.

Kebebasan berpendapat bukan hadiah, melainkan hasil perjuangan panjang bangsa ini. Ia adalah pupuk bagi demokrasi. Tapi kini, yang disiram bukan kesuburan gagasan, melainkan rasa takut. Bila tren seperti ini terus dibiarkan, negeri agraris ini akan panen bukan padi, melainkan bisu massal.

Kasus Roemah Pemoeda menjadi pengingat bahwa mikrofon bisa lebih berbahaya dari senjata, jika kuasa begitu sensitif terhadap suara. Dan ketika kritik disiram pupuk kekuasaan, yang tumbuh bukan keadilan, melainkan rumput kebisuan yang menutupi akar kebenaran.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : Kolom Opini merupakan pandangan, pendapat, gagasan dan tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…