Dalam negara modern, tanda kehormatan bukan sekadar dekorasi seremonial. Ia adalah mata uang moral republik, simbol yang menyatakan siapa yang layak dijadikan teladan, nilai apa yang diakui negara, dan standar pengabdian apa yang hendak dipelihara. Ketika simbol ini kehilangan bobot etiknya, yang terjadi bukan sekadar polemik sesaat, melainkan inflasi kehormatan, berupa penghargaan tetap diberikan, tetapi maknanya menurun di mata publik.
Sejarah memperlihatkan bahwa kehormatan negara yang dijaga ketat justru memperkuat legitimasi kekuasaan. Di Amerika Serikat, penghargaan tertinggi militer kerap diberikan kepada mereka yang mempertaruhkan hidup di lapangan, bahkan dari strata terbawah struktur militer. Tradisi itu membangun narasi meritokrasi simbolik, bahwa kehormatan tidak mengikuti jabatan, melainkan keberanian dan pengorbanan. Di situ negara mengirim pesan, bahwa keteladanan adalah ukuran utama.
Di Indonesia, perdebatan publik muncul menyusul wacana penganugerahan tanda jasa oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Reaksi yang muncul bukan semata soal figur, tetapi tentang kredibilitas simbol negara. Apakah penghargaan diberikan atas capaian objektif yang terukur, atau sebagai bagian dari orkestrasi stabilitas politik?
Pertanyaan itu tidak lahir dari ruang hampa. Kritik masyarakat sipil, termasuk yang disuarakan Gerakan Nurani Bangsa, menyangkut profesionalitas aparat, ruang kebebasan sipil, dan transparansi institusional, masih bergema. Dalam kerangka teori legitimasi, penghargaan yang diberikan di tengah kritik yang belum terjawab berisiko ditafsirkan sebagai kontradiksi simbolik, negara memuliakan figur ketika publik masih mempertanyakan institusinya.
Masalahnya bukan sekadar komunikasi publik yang kurang terbuka. Ada persoalan lebih dalam kecenderungan mempersonalisasi keberhasilan institusi dan mengindividualisasi kegagalannya. Ketika kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia berfluktuasi, itu bukan semata hasil tindakan operasional di lapangan, melainkan refleksi desain kebijakan, kultur organisasi, dan relasinya dengan kekuasaan. Mengabaikan dimensi struktural berarti menyederhanakan masalah yang kompleks.
Dalam konteks ini, penghargaan negara dapat tergelincir menjadi alat patronase simbolik. Ia bukan lagi cermin prestasi, melainkan bahasa kekuasaan untuk mengukuhkan loyalitas. Risiko jangka panjangnya jelas, dimana publik memandang tanda kehormatan bukan sebagai standar teladan, tetapi sebagai ritus politik. Ketika itu terjadi, negara kehilangan salah satu instrumen moralnya yang paling penting.
Demokrasi, bagaimanapun, tidak membutuhkan simbol yang steril dari kritik. Ia membutuhkan simbol yang mampu bertahan dari kritik karena legitimasi rasionalnya jelas. Transparansi alasan penganugerahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, kehormatan negara akan terus diperdebatkan, bukan dihormati.
Pada akhirnya, penghargaan negara adalah cermin relasi antara kekuasaan dan rakyat. Ia menunjukkan apakah negara melihat warga sebagai subjek moral atau sekadar objek stabilitas. Bintang jasa seharusnya menerangi teladan, bukan menimbulkan bayang-bayang kecurigaan. Sebab ketika kehormatan menjadi inflasi, yang merugi bukan penerimanya saja, tetapi reputasi republik itu sendiri.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)