Home » Opini » Bintang Jasa dan Risiko Inflasi Kehormatan

Bintang Jasa dan Risiko Inflasi Kehormatan

ChatGPT Image 14 Feb 2026, 20.49.44

Dalam negara modern, tanda kehormatan bukan sekadar dekorasi seremonial. Ia adalah mata uang moral republik, simbol yang menyatakan siapa yang layak dijadikan teladan, nilai apa yang diakui negara, dan standar pengabdian apa yang hendak dipelihara. Ketika simbol ini kehilangan bobot etiknya, yang terjadi bukan sekadar polemik sesaat, melainkan inflasi kehormatan, berupa penghargaan tetap diberikan, tetapi maknanya menurun di mata publik.

Sejarah memperlihatkan bahwa kehormatan negara yang dijaga ketat justru memperkuat legitimasi kekuasaan. Di Amerika Serikat, penghargaan tertinggi militer kerap diberikan kepada mereka yang mempertaruhkan hidup di lapangan, bahkan dari strata terbawah struktur militer. Tradisi itu membangun narasi meritokrasi simbolik, bahwa kehormatan tidak mengikuti jabatan, melainkan keberanian dan pengorbanan. Di situ negara mengirim pesan, bahwa keteladanan adalah ukuran utama.

Di Indonesia, perdebatan publik muncul menyusul wacana penganugerahan tanda jasa oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Reaksi yang muncul bukan semata soal figur, tetapi tentang kredibilitas simbol negara. Apakah penghargaan diberikan atas capaian objektif yang terukur, atau sebagai bagian dari orkestrasi stabilitas politik?

Pertanyaan itu tidak lahir dari ruang hampa. Kritik masyarakat sipil, termasuk yang disuarakan Gerakan Nurani Bangsa, menyangkut profesionalitas aparat, ruang kebebasan sipil, dan transparansi institusional, masih bergema. Dalam kerangka teori legitimasi, penghargaan yang diberikan di tengah kritik yang belum terjawab berisiko ditafsirkan sebagai kontradiksi simbolik, negara memuliakan figur ketika publik masih mempertanyakan institusinya.

Masalahnya bukan sekadar komunikasi publik yang kurang terbuka. Ada persoalan lebih dalam kecenderungan mempersonalisasi keberhasilan institusi dan mengindividualisasi kegagalannya. Ketika kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia berfluktuasi, itu bukan semata hasil tindakan operasional di lapangan, melainkan refleksi desain kebijakan, kultur organisasi, dan relasinya dengan kekuasaan. Mengabaikan dimensi struktural berarti menyederhanakan masalah yang kompleks.

Dalam konteks ini, penghargaan negara dapat tergelincir menjadi alat patronase simbolik. Ia bukan lagi cermin prestasi, melainkan bahasa kekuasaan untuk mengukuhkan loyalitas. Risiko jangka panjangnya jelas, dimana publik memandang tanda kehormatan bukan sebagai standar teladan, tetapi sebagai ritus politik. Ketika itu terjadi, negara kehilangan salah satu instrumen moralnya yang paling penting.

Demokrasi, bagaimanapun, tidak membutuhkan simbol yang steril dari kritik. Ia membutuhkan simbol yang mampu bertahan dari kritik karena legitimasi rasionalnya jelas. Transparansi alasan penganugerahan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan syarat menjaga kepercayaan publik. Tanpa itu, kehormatan negara akan terus diperdebatkan, bukan dihormati.

Pada akhirnya, penghargaan negara adalah cermin relasi antara kekuasaan dan rakyat. Ia menunjukkan apakah negara melihat warga sebagai subjek moral atau sekadar objek stabilitas. Bintang jasa seharusnya menerangi teladan, bukan menimbulkan bayang-bayang kecurigaan. Sebab ketika kehormatan menjadi inflasi, yang merugi bukan penerimanya saja, tetapi reputasi republik itu sendiri.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…