BANDA ACEH - PT Bank Aceh Syariah (BAS), bank daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota, mencatatkan kinerja keuangan impresif sepanjang 2024. Aset mencapai Rp31,9 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp26,2 triliun, dan laba bersih Rp443 miliar. Namun di balik laporan keuangan yang mentereng itu, kritik keras bermunculan.
Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami HS, menyebut arah investasi BAS justru bertolak belakang dengan misi awal pendiriannya. Alih-alih menggerakkan ekonomi lokal, triliunan rupiah dana masyarakat Aceh diparkir ke luar daerah.
“Triliunan dana yang dihimpun dari rakyat Aceh malah ditaruh di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, bahkan bank-bank daerah lain. Ada juga yang ditempatkan ke perusahaan swasta nasional. Ini jelas paradoks. BAS seharusnya lokomotif ekonomi Aceh, bukan penyumbang daya bagi daerah lain,” kata Munzami, Rabu, 10 September 2025.
Laporan keuangan BAS per 31 Desember 2024 mengungkap, Rp2,47 triliun ditempatkan di Bank Indonesia, sementara Rp7,05 triliun ditanam dalam bentuk surat berharga. Rinciannya, Rp2,9 triliun di Kementerian Keuangan, Rp2,6 triliun di BI, Rp300 miliar di BPD Jateng, Rp300 miliar di Bank Kepri Syariah, Rp200 miliar di Bank Muamalat, serta Rp100 miliar masing-masing di BPD Sumsel Babel, BPD Kaltimtara, dan Bank NTB Syariah. Selain itu, BAS menyalurkan ratusan miliar rupiah ke perusahaan nasional seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PNM, PT Indah Kiat Pulp & Paper, XL Axiata, hingga Indosat.
Bagi Munzami, angka-angka ini memperlihatkan kontradiksi tajam. BAS yang didirikan melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 dengan mandat menjadi penggerak perekonomian Aceh, justru memperkuat fondasi ekonomi daerah lain. “Secara bisnis, manajemen patut diapresiasi karena berhasil meningkatkan laba. Tapi dari sisi fungsi sosial dan pembangunan Aceh, ini kegagalan besar,” ujarnya.
Kegagalan lain tampak pada penyaluran kredit UMKM. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Nomor 11 Tahun 2018) mengamanatkan pembiayaan UMKM minimal 40 persen sejak 2022. Namun, data BAS menunjukkan hingga akhir 2024, porsi kredit UMKM baru 12,1 persen atau Rp2,47 triliun dari total pembiayaan Rp20,4 triliun. “UMKM hanya kebagian remah. Padahal mereka tulang punggung ekonomi rakyat Aceh,” kata Munzami.
Ironi itu semakin terasa di tengah kondisi fiskal Aceh yang kian menyusut dan minimnya investasi baru yang masuk. Publik berharap BAS bisa menjadi penopang perekonomian daerah, tapi realitas di lapangan justru terbalik: bank daerah ini lebih banyak berfungsi sebagai investor eksternal.
Munzami mendesak Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan BAS. “Bank Aceh Syariah bukan semata mesin laba. Ia didirikan untuk kepentingan rakyat Aceh. Kalau misinya melenceng, maka harus dikembalikan ke rel yang benar,” tegasnya.(DNQ)
BANDA ACEH – PT Bank Aceh Syariah (BAS), bank daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota, mencatatkan kinerja keuangan impresif sepanjang 2024. Aset mencapai Rp31,9 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp26,2 triliun, dan laba bersih Rp443 miliar. Namun di balik laporan keuangan yang mentereng itu, kritik keras bermunculan. Direktur Institute for Development…