Home » Aceh » Bank Aceh Syariah Kucurkan Triliunan Dana ke Luar Daerah, UMKM Aceh Tertinggal

Bank Aceh Syariah Kucurkan Triliunan Dana ke Luar Daerah, UMKM Aceh Tertinggal

IMG-20250910-WA0027

BANDA ACEH – PT Bank Aceh Syariah (BAS), bank daerah yang seluruh sahamnya dimiliki Pemerintah Aceh dan 23 kabupaten/kota, mencatatkan kinerja keuangan impresif sepanjang 2024. Aset mencapai Rp31,9 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) Rp26,2 triliun, dan laba bersih Rp443 miliar. Namun di balik laporan keuangan yang mentereng itu, kritik keras bermunculan.

Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami HS, menyebut arah investasi BAS justru bertolak belakang dengan misi awal pendiriannya. Alih-alih menggerakkan ekonomi lokal, triliunan rupiah dana masyarakat Aceh diparkir ke luar daerah.

“Triliunan dana yang dihimpun dari rakyat Aceh malah ditaruh di Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, bahkan bank-bank daerah lain. Ada juga yang ditempatkan ke perusahaan swasta nasional. Ini jelas paradoks. BAS seharusnya lokomotif ekonomi Aceh, bukan penyumbang daya bagi daerah lain,” kata Munzami, Rabu, 10 September 2025.

Laporan keuangan BAS per 31 Desember 2024 mengungkap, Rp2,47 triliun ditempatkan di Bank Indonesia, sementara Rp7,05 triliun ditanam dalam bentuk surat berharga. Rinciannya, Rp2,9 triliun di Kementerian Keuangan, Rp2,6 triliun di BI, Rp300 miliar di BPD Jateng, Rp300 miliar di Bank Kepri Syariah, Rp200 miliar di Bank Muamalat, serta Rp100 miliar masing-masing di BPD Sumsel Babel, BPD Kaltimtara, dan Bank NTB Syariah. Selain itu, BAS menyalurkan ratusan miliar rupiah ke perusahaan nasional seperti PT Kereta Api Indonesia, PT PNM, PT Indah Kiat Pulp & Paper, XL Axiata, hingga Indosat.

Bagi Munzami, angka-angka ini memperlihatkan kontradiksi tajam. BAS yang didirikan melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 dengan mandat menjadi penggerak perekonomian Aceh, justru memperkuat fondasi ekonomi daerah lain. “Secara bisnis, manajemen patut diapresiasi karena berhasil meningkatkan laba. Tapi dari sisi fungsi sosial dan pembangunan Aceh, ini kegagalan besar,” ujarnya.

Kegagalan lain tampak pada penyaluran kredit UMKM. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Nomor 11 Tahun 2018) mengamanatkan pembiayaan UMKM minimal 40 persen sejak 2022. Namun, data BAS menunjukkan hingga akhir 2024, porsi kredit UMKM baru 12,1 persen atau Rp2,47 triliun dari total pembiayaan Rp20,4 triliun. “UMKM hanya kebagian remah. Padahal mereka tulang punggung ekonomi rakyat Aceh,” kata Munzami.

Ironi itu semakin terasa di tengah kondisi fiskal Aceh yang kian menyusut dan minimnya investasi baru yang masuk. Publik berharap BAS bisa menjadi penopang perekonomian daerah, tapi realitas di lapangan justru terbalik: bank daerah ini lebih banyak berfungsi sebagai investor eksternal.

Munzami mendesak Gubernur Aceh sebagai pemegang saham pengendali untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan BAS. “Bank Aceh Syariah bukan semata mesin laba. Ia didirikan untuk kepentingan rakyat Aceh. Kalau misinya melenceng, maka harus dikembalikan ke rel yang benar,” tegasnya.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…