Lingkungan

Kerap Banjir, YARA Minta Balai Kementerian PUPR Normalisasi 3 Sungai di Aceh Utara

BANDA ACEH_ Mewakili 99 orang warga di Aceh Utara, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) cq Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera melakukan normalisasi tiga sungai yang sering menimbulkan banjir di Aceh Utara. Diketahui, tiga sungai yang kerap menimbulkan banjir di Aceh Utara karena pendangkalan yakni…

DPRK Minta Perusahaan Buat Jalan Hauling Batu Bara Sendiri

ACEH BARAT_ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE mengingatkan perusahaan yang melakukan hauling batu bara di jalan RGM agar tidak melakukan aktivitas karena akan merugikan daerah.  Ramli SE juga mengatakan jika memang tidak digubris juga akan berdampak kepada daerah karena anggaran untuk pembuatan jalan tersebut sudah ada. “Jika seandainya ketahuan oleh pusat…

Satpol PP Sita Barang Dagangan Milik Pedagang Kaki Lima 

ACEH BARAT_ Satuaan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Aceh Barat menyita barang dagangan milik pedagang di Pasar Bina Usaha dikarenakan berjualan di pinggiran jalan.  Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Kabid Trantib), Arsil mengatakan, penyitaan barang dagangan tersebut dilakukan di karenakan sudah berulang kali ditegur namun tak digubris. “Pada 2023 ada sekitar 451 Pedagang Kaki…

Usai Libur Panjang Sampah Menumpuk di Pasar Pagi Aceh Tenggara

ACEH TENGGARA_ Usai liburan panjang lebaran Idul Adha, sampah menumpuk di setiap sudut di pajak pagi (pasar pagi) Kutacane, Aceh Tenggara. Pasca libur panjang Idul Adha, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) belum sempat mengangkut sampah-sampah tersebut. Salah seorang pengunjung pasar, Rhico Wijaya mengakui kondisi pasar yang penuh dengan tumpukan sampah dan bau yang…

Sudah Kantongi Izin, 2 Perusahaan Tambang Emas di Aceh Barat Dilarang Beroperasi

ACEH BARAT_ Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh menyebutkan ada dua perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) emas di wilayah Aceh Barat.  Namun, kedua perusahaan tersebut belum bisa melakukan kegiatan penambangan sebelum memenuhi semua kewajibannya baik secara administrasi maupun teknis. “Kedua perusahaan yang sudah memiliki IUP yaitu KPPA dan PT Magellanic…

Pastikan Tepat Sasaran, PUPR Verifikasi Data Calon Penerima 600 Jamban di Aceh Barat

ACEH BARAT_ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai memverifikasi data calon penerima 600 jamban untuk rumah tangga miskin dan kurang mampu di Aceh Barat.  “Penerima manfaatnya sesuai dengan SK Stunting, dimana sesuai SK yang pertama dilihat ada atau tidaknya Bumil [ibu hamil] dan balita di rumah tersebut, lalu masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem,”…

Apel Green Aceh Apresiasi Komnas HAM Terkait Rekomendasi Tindak Lanjut Pencemaran Lingkungan PT BSP

NAGAN RAYA_ Yayasan Apel Green Aceh mengapresiasi langkah Komnas HAM Wilayah Aceh, terkait rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya atas dugaan pembuangan limbah oleh PT BSP ke aliran Krueng Trang. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga diharapkan segera mengambil tindakan konkret.  “Masyarakat di sekitar aliran Krueng Trang telah lama mengeluhkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mata…

Yayasan Apel Green Aceh Lapor PT. BSP atas Dugaan Pencemaran Sungai Krueng Trang

JAKARTA – Direktur Yayasan Apel Green Aceh, Rahmad Syukur, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan sanksi lebih tegas kepada PT. Beurata Subur Persada (BSP) terkait dugaan pencemaran Sungai Krueng Trang, Sabtu 1 Mei 2024. Kata Rahmad Syukur, setelah melaporkan kejadian ke Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK di Jakarta pada…

GeRak Desak Polda Selidiki Kapal Keruk Emas di Aceh Barat

ACEH BARAT_ Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kapal keruk emas yang diduga milik perusahaan PT. Indoasia Mineral Persada.  Menurut Edy Syahputra, dari berbagai informasi yang didapatkan dan juga sebagaimana telah diberitakan pada media dalam beberapa hari terakhir ini, ada kapal…

26 Hektare Hutan Lindung Digarap Perusahaan di Sultan Daulat Subulussalam

SUBULUSSALAM_ Seluas 26 hektare hutan lindung di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, digarap perusahaan perkebunan kelapa sawitm Aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan perusahaan kelapa sawit itu di sekitaran sungai Singgersing sejak Januari-April 2024. Dampak pembukaan lahan perkebunan tersebut, mengakibatkan hutan disana berkurang seluas 1.767,35 hektare. Dari luasan itu, diperkirakan ada seluas 26 Hektare masuk ke…