Home » Lingkungan » GeRak Desak Polda Selidiki Kapal Keruk Emas di Aceh Barat

GeRak Desak Polda Selidiki Kapal Keruk Emas di Aceh Barat

IMG_20240531_083101

ACEH BARAT_ Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syahputra mendesak Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh untuk segera melakukan penyelidikan terhadap keberadaan kapal keruk emas yang diduga milik perusahaan PT. Indoasia Mineral Persada. 

Menurut Edy Syahputra, dari berbagai informasi yang didapatkan dan juga sebagaimana telah diberitakan pada media dalam beberapa hari terakhir ini, ada kapal yang diduga melakukan aktfitas penggerukan emas di aliran sungai Mas-Tutut, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat. 

“Kiranya, agar polemik ini segera berakhir dan ditemukan titik terang, Polda Aceh harus segera melakukan pemeriksaan, dengan memanggil pihak perusahaan,”,ujar Edy Syahputra, Jumat, 31 Mei 2024.

Edy menginginkan PT Indo Asia Mineral Persada, tapi juga memanggil pemilik Izin Usaha Penambangan-Operasi Produksi (IUP-OP) yaitu Koperasi Putra Putri Aceh (KPPA) dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh terkait status legalitas Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) PT Indoasia Mineral Persada. 

“Menurut hemat kami ini menjadi penting, dimana dari catatan kami awalnya, bahwa pada Selasa (17/1/2023) lalu, tim petugas dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh juga telah melakukan penangkapan terhadap tujuh orang berkewarganegaraan asing. Berdasarkan keterangan yang kami himpun via media,”sebut Edy.

Maka dengan itu Edy Syahputra, juga mempertanyakan aktifitas KPPA semenjak diterbitkan pada April 2010 lalu oleh Bupati Ramli MS dengan luas area mencapai 195 hektare dan masa berlaku hingga April 2030. Pertanyaan yang muncul, bagaimana rencana dokumen reklamasi yang akan dilakukan, dan pasca tambang.

“Apakah pihak KPPA telah menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Hal ini penting, dimana disebutkan oleh Khairil (Dinas ESDM Aceh), bahwa pemilik izin tambang (KPPA) belum menyampaikan dokumen rencana reklamasi, dan paska tambang serta belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan paska tambang sejak tahun 2021 dan 2022,”jelas Edy.

Bahkan dikarenakan KPPA belum melaksanakan kewajibannya tadi, lanjut Edy, Dinas ESDM Aceh merekomendasikan DPMTPSP Aceh untuk mencabut izin IUP KPPA, apabila KPPA belum melaksanakan kewajibannya tahun 2022. 

Kemudian lagi kata Edy, Tim evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batu bara di Wilayah Aceh sebut Khairil Basyar, berdasarkan SK Gubernur Nomor 540/1056/2023, telah menyampaikan surat kepada KPPA yang isinya memberi peringatan terakhir kepada KPPA agar melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam lampiran surat dan IUP KPPA. 

“Ini artinya, kami menduga bahwa selama ini tahapan tersebut tidak dijalankan dengan baik atau tidak mengikuti praktek pertambangan yang baik sebagaimana disebutkan dalam aturan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara,”tutup Edy Syahputra.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…