Home » Aceh » AMM SAKA Laporkan Permasalahan HGU PT Laot Bangko ke Walhi Aceh

AMM SAKA Laporkan Permasalahan HGU PT Laot Bangko ke Walhi Aceh 

SUBULUSSALAM_ Setelah sebelumnya AMM SAKA melapor ke Kanwil ATR/BPN Aceh, kini AMM – SAKA mendatangi Kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Aceh pada Kamis, 27 Juni 2024.

Kedatangan Ketua AMM SAKA Muzir Maha ke kantor Walhi itu disambut langsung oleh Kadiv Advokasi dan Kampanye WALHI Aceh dan melaporkan permasalahan HGU PT. Laot Bangko yang dinilai tidak memenuhi persyaratan yang dibuat oleh Kementerian ATR/BPN RI seperti yang tertuang pada Keputusan Kementerian ATR/BPN dengan nomor : 15/HGU/KEM – ATR/BPN/II/ 2021.

Muzir menyampaikan PT. Laot Bangko tidak mampu merealisasikan kewajibannya sebagai perusahaan perkebunan, bahkan hingga saat ini realisasi kebun plasma juga belum terwujud.

Belum lagi kata Muzir, persoalan lingkungan seperti kawasan KEL, Kawasan DAS dan Hutan Konservasi yang seharusnya menjadi prioritas bagi PT. Laot Bangko dalam menjaga keseimbangan alam dan masyarakat sekitar. 

Dengan kedatangannya ke Kantor Walhi, ia berharap apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan kewajiban perusahaan dapat mendapatkan atensi dari semua pihak, karena kata Muzir akan banyak pihak yang dirugikan termasuk negara apabila pihak terkait tidak segera mengevaluasi.

Muzir juga mempertanyakan adanya dugaan penguasaan lahan di luar HGU oleh PT Laot Bangko dengan tetap memproduksi buah yang ada areal tersebut, padahal kata Muzir lahan tersebut tidak lagi masuk dalam kawasan HGU, dan ia juga menanyakan apakah perusahaan bisa menjual ke pihak ketiga dengan status lahan sengketa ataupun areal eks HGU. Tanya Muzir 

” Sudah terlalu lama kita di bodoh bodohi oleh para mafia HGU, rakyat bersama lembaga lingkungan dan lembaga lainnya harus turun dan menyatukan kekuatan untuk menumpas para mafia tanah yang berkedok investasi,” pungkas Muzir. 

Setelah menyerahkan berkas dan dokumen HGU PT Laot Bangko, Muzir berharap Walhi Aceh ikut mendampingi masyarakat dalam mengadvokasi persoalan yang ada di dalam HGU PT Laot Bangko. Tutup Muzir

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…