Home » Aceh » AMM – SAKA Kembali Laporkan PT. Laot Bangko Ke Kanwil ATR/BPN Aceh

AMM – SAKA Kembali Laporkan PT. Laot Bangko Ke Kanwil ATR/BPN Aceh 

SUBULUSSALAM- Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM – SAKA) Muzir Maha kembali melaporkan izin HGU perusahaan PT. Laot Bangko kepada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Rabu, 26 Juni 2024.

Ketua AMM SAKA, Muzir Maha mendatangi Kantor BPN/ATR Aceh guna untuk meminta evaluasi izin HGU PT. Laot Bangko pasca 3 tahun setelah terbitnya izin HGU perusahaan PT. Laot Bangko pada 2021 lalu.

Pasalnya kata Muzir, dalam SK HGU PT Laot Bangko dengan Nomor : 15/HGU/KEM – ATR/BPN/II/ 2021. Kementerian ATR/BPN memberikan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan PT. Laot Bangko agar izinnya terus berlanjut dengan jangka tiga tahun setelah terbitnya SK HGU yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Diantara persyaratan atau poin yang ditekankan oleh kementerian ATR/BPN adalah merealisasikan kebun plasma, penyelesaian konflik sengketa, pemberian CSR, pelepasan kawasan KEL, pemasangan tapal batas dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu kata Muzir, sebagai aliansi yang selama ini kritis sejak 2018 dalam mengadvokasi permasalahan yang ada di HGU PT Laot Bangko, merasa perlu mengingatkan kementerian melalui Kanwil ATR/BPN Aceh, bahwa masih banyak poin persyaratan HGU PT Laot Bangko belum direalisasikan, sesuai amatan dilapangan.

Dalam surat yang ia sampaikan kepada BPN Aceh, Muzir juga menyinggung terkait permasalahan lingkungan dan ketenagakerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan perundangan undangan, hal itu perlu mendapat perhatian khususnya dari instansi terkait. Muzir juga menambahkan dalam waktu dekat akan melakukan gebrakan besar di Kantor Kementerian ATR/BPN dengan membawa bukti pelanggaran yang dilakukan HGU PT Laot Bangko.

” Dokumen sudah kita kumpulkan, kita juga sudah siapkan tim di Jakarta untuk ikut mendampingi nantinya, ini bagian dari aspirasi masyarakat sekitar, jika tidak mampir direalisasikan sesuai jangka yang diberikan Kementerian ATR/BPN RI bukan tidak mungkin izin HGU akan di cabut,”ujarnya.

Selain itu Muzir Maha juga menembuskan surat mereka ke Gubernur Aceh dan Walikota Subulussalam, Tutup Muzir

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…