Home » Aceh » Rugikan Rakyat, Pemerintah di Aceh Didesak Tolak UNHCR dan Rohingya

Rugikan Rakyat, Pemerintah di Aceh Didesak Tolak UNHCR dan Rohingya

IMG-20231219-WA0005

BANDA ACEH– Kehadiran Rohingya di Aceh bukan lagi seperti kisah manusia terdampar, namun malah terkesan menjadikan Indonesia dan khususnya Aceh sebagai daerah target sasaran pendaratan. Sudah bertubi-tubi kedatangan Rohingya di Aceh justru sudah di luar kata wajar, dan tak lagi pantas dipandang dari aspek kemanusiaan, karena justru malah berpotensi menghadirkan polemik baru yang merugikan masyarakat Aceh.

“Kami mendesak Pj Gubernur Aceh, Bupati dan Walikota seluruh Aceh untuk menolak kehadiran UNHCR dan Rohingya di Aceh. Jika tidak, maka konsekuensinya kepada rakyat dan daerah ke depan tak dapat dihindari, ini problem serius yang harus dipikirkan secara logis sehingga tidak mengorbankan rakyat sendiri di kemudian hari,” tegas Koordinator Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) Heri Safrizal, SP kepada media, Selasa 19 Desember 2023.

Menurut Heri, memang di dalam agama kita diajarkan bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan membantu sesama, namun tentunya jika justru sudah berlebihan dan berpotensi menghadirkan kemudharatan bagi daerah dan rakyat kita juga tidak dibenarkan. 

Pihaknya juga mensinyalir adanya upaya-upaya pihak pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang mencoba membujuk Pj Gubernur Aceh agar menampung UNHCR dan Rohingya. “Ini harus diantisipasi oleh Pj Gubernur, jangan sampai disusupi oleh kepentingan pribadi pejabat-pejabat yang seperti ini, mereka menjual isu kemanusiaan untuk menjebak Pj Gubernur,” bebernya.

Sebagai orang Aceh, lanjut Heri, kita harus sadar sisi kemanusiaan dan Solidaritas kita selama ini sering dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga merugikan Aceh sendiri, makanya kita harus lebih selektif dalam persoalan imigran Rohingya ini.

Masih kata Heri, dengan kondisi keuangan daerah saat ini baik pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh yang tidak memadai bahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan rakyat sendiri. Kehadiran Rohingya tentunya akan jadi beban baru yang akan menjadi polemik bagi pemerintah. “Sampai kapan UNHCR sanggup akomodir dan tangani kebutuhan imigran Rohingya. Toh, selama ini juga mereka tak sanggup akomodasi semua sehingga tetap saja membebani pemerintah dan masyarakat di daerah. Sementara untuk Pemerintah Aceh sendiri, kondisi dana otsus yang semakin menurun jumlahnya menjadi persoalan keuangan serius, sehingga untuk pembayaran hutang dan penanganan JKA saja hanya tersedia Rp. 750 Milyar lagi di tahun 2024. Belum lagi angka kemiskinan Aceh yang masih diatas 14% dan berbagai persoalan lainnya. Jadi, kehadiran imigran Rohingya pastinya akan sangat membebani,” ujarnya.

Kehadiran Rohingya secara bertubi-tubi dengan jumlah yang sudah ribuan di Aceh akan menjadi ancaman baru bagi masyarakat nantinya.

“Kita bisa lihat sendiri bagaimana terjadi pelanggaran kearifan lokal hingga potensi konflik sosial antara masyarakat Aceh dengan Rohingya. Bahkan jika Pemerintah membiarkan persoalan kehadiran Rohingya ini maka sama saja Pemerintah lebih sayang Rohingya daripada rakyatnya sendiri,” ucapnya.

Pihaknya juga mengutuk elit-elit politik sok suci yang menjual isu kemanusiaan untuk pencitraan diri tanpa memikirkan dampak kehadiran Rohingya bagi masyarakat Aceh dan daerah. “Rakyat Aceh saja selama ini belum mampu diperhatikan dengan maksimal, malah justru mereka cari nama dengan isu kemanusiaan terkait kehadiran Rohingya. Kita mengajak rakyat Aceh untuk mengecam elit-elit politik yang tak peduli nasib rakyatnya tapi justru lebih mementingkan kepentingan imigran Rohingya,” pungkasnya.[]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…