BANDA ACEH- Kehadiran Rohingya di Aceh bukan lagi seperti kisah manusia terdampar, namun malah terkesan menjadikan Indonesia dan khususnya Aceh sebagai daerah target sasaran pendaratan. Sudah bertubi-tubi kedatangan Rohingya di Aceh justru sudah di luar kata wajar, dan tak lagi pantas dipandang dari aspek kemanusiaan, karena justru malah berpotensi menghadirkan polemik baru yang merugikan masyarakat Aceh.
"Kami mendesak Pj Gubernur Aceh, Bupati dan Walikota seluruh Aceh untuk menolak kehadiran UNHCR dan Rohingya di Aceh. Jika tidak, maka konsekuensinya kepada rakyat dan daerah ke depan tak dapat dihindari, ini problem serius yang harus dipikirkan secara logis sehingga tidak mengorbankan rakyat sendiri di kemudian hari," tegas Koordinator Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) Heri Safrizal, SP kepada media, Selasa 19 Desember 2023.
Menurut Heri, memang di dalam agama kita diajarkan bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan membantu sesama, namun tentunya jika justru sudah berlebihan dan berpotensi menghadirkan kemudharatan bagi daerah dan rakyat kita juga tidak dibenarkan.
Pihaknya juga mensinyalir adanya upaya-upaya pihak pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang mencoba membujuk Pj Gubernur Aceh agar menampung UNHCR dan Rohingya. "Ini harus diantisipasi oleh Pj Gubernur, jangan sampai disusupi oleh kepentingan pribadi pejabat-pejabat yang seperti ini, mereka menjual isu kemanusiaan untuk menjebak Pj Gubernur," bebernya.
Sebagai orang Aceh, lanjut Heri, kita harus sadar sisi kemanusiaan dan Solidaritas kita selama ini sering dimanfaatkan oleh pihak lain sehingga merugikan Aceh sendiri, makanya kita harus lebih selektif dalam persoalan imigran Rohingya ini.
Masih kata Heri, dengan kondisi keuangan daerah saat ini baik pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh yang tidak memadai bahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan rakyat sendiri. Kehadiran Rohingya tentunya akan jadi beban baru yang akan menjadi polemik bagi pemerintah. "Sampai kapan UNHCR sanggup akomodir dan tangani kebutuhan imigran Rohingya. Toh, selama ini juga mereka tak sanggup akomodasi semua sehingga tetap saja membebani pemerintah dan masyarakat di daerah. Sementara untuk Pemerintah Aceh sendiri, kondisi dana otsus yang semakin menurun jumlahnya menjadi persoalan keuangan serius, sehingga untuk pembayaran hutang dan penanganan JKA saja hanya tersedia Rp. 750 Milyar lagi di tahun 2024. Belum lagi angka kemiskinan Aceh yang masih diatas 14% dan berbagai persoalan lainnya. Jadi, kehadiran imigran Rohingya pastinya akan sangat membebani," ujarnya.
Kehadiran Rohingya secara bertubi-tubi dengan jumlah yang sudah ribuan di Aceh akan menjadi ancaman baru bagi masyarakat nantinya.
"Kita bisa lihat sendiri bagaimana terjadi pelanggaran kearifan lokal hingga potensi konflik sosial antara masyarakat Aceh dengan Rohingya. Bahkan jika Pemerintah membiarkan persoalan kehadiran Rohingya ini maka sama saja Pemerintah lebih sayang Rohingya daripada rakyatnya sendiri," ucapnya.
Pihaknya juga mengutuk elit-elit politik sok suci yang menjual isu kemanusiaan untuk pencitraan diri tanpa memikirkan dampak kehadiran Rohingya bagi masyarakat Aceh dan daerah. "Rakyat Aceh saja selama ini belum mampu diperhatikan dengan maksimal, malah justru mereka cari nama dengan isu kemanusiaan terkait kehadiran Rohingya. Kita mengajak rakyat Aceh untuk mengecam elit-elit politik yang tak peduli nasib rakyatnya tapi justru lebih mementingkan kepentingan imigran Rohingya," pungkasnya.[]