Home » Opini » Izin Usaha Pertambangan dan Krisis Nurani Kekuasaan di Bumi Serambi Mekkah

Izin Usaha Pertambangan dan Krisis Nurani Kekuasaan di Bumi Serambi Mekkah

ChatGPT Image 24 Feb 2026, 21.29.56

Aceh adalah tanah dengan ingatan panjang. Ia pernah menjadi pusat peradaban, simpul perdagangan internasional, dan mercusuar Islam di Asia Tenggara. Ia juga pernah remuk oleh konflik dan tsunami. Dari sejarah yang keras itu lahir satu pelajaran penting: kekuasaan hanya dihormati ketika berpihak.

Hari ini, Aceh kembali berada dalam ujian moral. Sekitar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbit dalam rentang waktu kurang dari setahun, dengan total konsesi diperkirakan nyaris mencapai 45.000 hektare. Izin-izin itu muncul pada masa Penjabat Gubernur Safrizal ZA dan berlanjut di era Gubernur Muzakir Manaf. Di atas kertas, semua mungkin sah. Tetapi sejarah tidak pernah menilai kebijakan hanya dari stempel legalitasnya. Ia menilainya dari dampaknya.

Aceh masih bergulat dengan kemiskinan di kisaran 14-15 persen, tertinggi di Sumatra. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, banjir dan longsor berulang melanda berbagai kabupaten sepanjang 2024-2025, memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah. Dalam lanskap sosial-ekologis seperti itu, ekspansi izin tambang bukan sekadar keputusan ekonomi; ia adalah pilihan politik.

Secara regulatif, pertambangan kini sangat dipengaruhi sentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun Aceh memiliki kekhususan lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberi otonomi luas, termasuk dalam tata kelola sumber daya alam. Kekhususan itu bukan hadiah administratif, melainkan hasil kompromi sejarah dan pengorbanan panjang. Karena itu, setiap kebijakan ekstraktif di Aceh selalu mengandung dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar investasi.

Pertanyaannya bukan apakah tambang boleh atau tidak. Namun, pertanyaannya, apakah keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh atas daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat?

Kajian ekologis berulang kali menegaskan korelasi antara perubahan tutupan hutan di hulu dengan meningkatnya intensitas banjir bandang. Aceh, dengan topografi pegunungan dan daerah aliran sungai yang relatif pendek, sangat sensitif terhadap pembukaan lahan skala besar. Dalam konteks perubahan iklim global yang meningkatkan curah hujan ekstrem, pembukaan konsesi baru di kawasan rawan menjadi perjudian kebijakan.

Paradoksnya, daerah kaya sumber daya sering kali terjebak dalam fenomena “kutukan sumber daya”. Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi tidak otomatis menurunkan kemiskinan jika distribusi manfaat timpang dan tata kelola lemah. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB bisa terlihat signifikan, tetapi pertanyaannya: apakah desa-desa sekitar tambang keluar dari lingkar kemiskinan? Apakah kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial meningkat sebanding?

Jika jawabannya belum meyakinkan, maka problemnya bukan pada alam, melainkan pada tata kelola.

Aceh bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah “tanoh indatu” yakni tanah warisan leluhur. Dalam falsafah Aceh dikenal ungkapan “hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”(hukum dan adat tak terpisahkan seperti zat dan sifat). Artinya, legalitas formal harus menyatu dengan keadilan substantif. Sebuah izin mungkin sah secara prosedural, tetapi tetap cacat secara moral jika mengabaikan keselamatan sosial-ekologis.

Di sinilah krisis nurani kekuasaan menjadi relevan. Kekuasaan kehilangan makna ketika ia lebih peka terhadap grafik investasi ketimbang tangis pengungsi banjir. Ia kehilangan legitimasi ketika prosedur dijadikan tameng untuk menutupi absennya empati.

Aceh menyandang identitas Serambi Mekkah. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah amanah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Amanah itu mencakup perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan penjagaan harta serta lingkungan yang menopang kehidupan. Dalam kerangka maqashid syariah, kebijakan publik seharusnya mengarah pada kemaslahatan, bukan sekadar akumulasi.

Tanah, hutan, dan air bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah prasyarat keberlangsungan hidup. Jika kebijakan ekstraktif memperbesar risiko bencana, maka yang dipertaruhkan bukan hanya APBA atau PAD, melainkan keselamatan generasi mendatang.

Yang paling mengkhawatirkan adalah erosi kepercayaan publik. Ketika banjir datang hampir setiap tahun dan izin tambang terus bertambah, persepsi tentang kolaborasi oligarkis mudah tumbuh. Tanpa transparansi data tentang analisis dampak lingkungan, proyeksi penerimaan daerah, skema reklamasi, dan jaminan pascatambang, kecurigaan akan menjadi narasi dominan.

Padahal, yang dibutuhkan Aceh bukan sekadar investasi, melainkan transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri berbasis komunitas, dan hilirisasi yang berpihak pada rakyat kecil bisa menjadi alternatif yang lebih resilien terhadap guncangan ekologis.

Sejarah Aceh mencatat masa-masa keemasan ketika pemimpinnya berpihak pada kemaslahatan umum. Sejarah juga mencatat masa-masa suram ketika kekuasaan terputus dari nurani rakyat. Pilihan hari ini akan menentukan catatan mana yang diperpanjang.

Krisis terbesar Aceh mungkin bukan pada angka kemiskinan atau defisit fiskal. Ia terletak pada krisis nurani dalam pengambilan keputusan. Ketika kekuasaan gagal membaca tanda-tanda zaman, dimana banjir yang berulang, kemiskinan yang stagnan, dan kegelisahan publik, maka yang hilang bukan hanya legitimasi, tetapi juga makna kepemimpinan itu sendiri.

Di bumi Serambi Mekkah, setiap kebijakan bukan hanya diuji oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum sejarah dan pertanggungjawaban moral. Izin boleh saja terbit. Namun nurani tak boleh mati.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)
 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…