Aceh adalah tanah dengan ingatan panjang. Ia pernah menjadi pusat peradaban, simpul perdagangan internasional, dan mercusuar Islam di Asia Tenggara. Ia juga pernah remuk oleh konflik dan tsunami. Dari sejarah yang keras itu lahir satu pelajaran penting: kekuasaan hanya dihormati ketika berpihak.
Hari ini, Aceh kembali berada dalam ujian moral. Sekitar 20 Izin Usaha Pertambangan (IUP) terbit dalam rentang waktu kurang dari setahun, dengan total konsesi diperkirakan nyaris mencapai 45.000 hektare. Izin-izin itu muncul pada masa Penjabat Gubernur Safrizal ZA dan berlanjut di era Gubernur Muzakir Manaf. Di atas kertas, semua mungkin sah. Tetapi sejarah tidak pernah menilai kebijakan hanya dari stempel legalitasnya. Ia menilainya dari dampaknya.
Aceh masih bergulat dengan kemiskinan di kisaran 14-15 persen, tertinggi di Sumatra. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di atas rata-rata nasional. Di sisi lain, banjir dan longsor berulang melanda berbagai kabupaten sepanjang 2024-2025, memaksa ribuan warga mengungsi dan menyebabkan kerugian ratusan miliar rupiah. Dalam lanskap sosial-ekologis seperti itu, ekspansi izin tambang bukan sekadar keputusan ekonomi; ia adalah pilihan politik.
Secara regulatif, pertambangan kini sangat dipengaruhi sentralisasi kewenangan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun Aceh memiliki kekhususan lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang memberi otonomi luas, termasuk dalam tata kelola sumber daya alam. Kekhususan itu bukan hadiah administratif, melainkan hasil kompromi sejarah dan pengorbanan panjang. Karena itu, setiap kebijakan ekstraktif di Aceh selalu mengandung dimensi politik yang lebih dalam daripada sekadar investasi.
Pertanyaannya bukan apakah tambang boleh atau tidak. Namun, pertanyaannya, apakah keputusan itu diambil dengan kesadaran penuh atas daya dukung lingkungan dan keselamatan rakyat?
Kajian ekologis berulang kali menegaskan korelasi antara perubahan tutupan hutan di hulu dengan meningkatnya intensitas banjir bandang. Aceh, dengan topografi pegunungan dan daerah aliran sungai yang relatif pendek, sangat sensitif terhadap pembukaan lahan skala besar. Dalam konteks perubahan iklim global yang meningkatkan curah hujan ekstrem, pembukaan konsesi baru di kawasan rawan menjadi perjudian kebijakan.
Paradoksnya, daerah kaya sumber daya sering kali terjebak dalam fenomena “kutukan sumber daya”. Pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi tidak otomatis menurunkan kemiskinan jika distribusi manfaat timpang dan tata kelola lemah. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB bisa terlihat signifikan, tetapi pertanyaannya: apakah desa-desa sekitar tambang keluar dari lingkar kemiskinan? Apakah kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial meningkat sebanding?
Jika jawabannya belum meyakinkan, maka problemnya bukan pada alam, melainkan pada tata kelola.
Aceh bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah “tanoh indatu” yakni tanah warisan leluhur. Dalam falsafah Aceh dikenal ungkapan “hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”(hukum dan adat tak terpisahkan seperti zat dan sifat). Artinya, legalitas formal harus menyatu dengan keadilan substantif. Sebuah izin mungkin sah secara prosedural, tetapi tetap cacat secara moral jika mengabaikan keselamatan sosial-ekologis.
Di sinilah krisis nurani kekuasaan menjadi relevan. Kekuasaan kehilangan makna ketika ia lebih peka terhadap grafik investasi ketimbang tangis pengungsi banjir. Ia kehilangan legitimasi ketika prosedur dijadikan tameng untuk menutupi absennya empati.
Aceh menyandang identitas Serambi Mekkah. Dalam ajaran Islam, kepemimpinan adalah amanah. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Amanah itu mencakup perlindungan jiwa (hifz an-nafs) dan penjagaan harta serta lingkungan yang menopang kehidupan. Dalam kerangka maqashid syariah, kebijakan publik seharusnya mengarah pada kemaslahatan, bukan sekadar akumulasi.
Tanah, hutan, dan air bukan sekadar komoditas ekonomi. Ia adalah prasyarat keberlangsungan hidup. Jika kebijakan ekstraktif memperbesar risiko bencana, maka yang dipertaruhkan bukan hanya APBA atau PAD, melainkan keselamatan generasi mendatang.
Yang paling mengkhawatirkan adalah erosi kepercayaan publik. Ketika banjir datang hampir setiap tahun dan izin tambang terus bertambah, persepsi tentang kolaborasi oligarkis mudah tumbuh. Tanpa transparansi data tentang analisis dampak lingkungan, proyeksi penerimaan daerah, skema reklamasi, dan jaminan pascatambang, kecurigaan akan menjadi narasi dominan.
Padahal, yang dibutuhkan Aceh bukan sekadar investasi, melainkan transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri berbasis komunitas, dan hilirisasi yang berpihak pada rakyat kecil bisa menjadi alternatif yang lebih resilien terhadap guncangan ekologis.
Sejarah Aceh mencatat masa-masa keemasan ketika pemimpinnya berpihak pada kemaslahatan umum. Sejarah juga mencatat masa-masa suram ketika kekuasaan terputus dari nurani rakyat. Pilihan hari ini akan menentukan catatan mana yang diperpanjang.
Krisis terbesar Aceh mungkin bukan pada angka kemiskinan atau defisit fiskal. Ia terletak pada krisis nurani dalam pengambilan keputusan. Ketika kekuasaan gagal membaca tanda-tanda zaman, dimana banjir yang berulang, kemiskinan yang stagnan, dan kegelisahan publik, maka yang hilang bukan hanya legitimasi, tetapi juga makna kepemimpinan itu sendiri.
Di bumi Serambi Mekkah, setiap kebijakan bukan hanya diuji oleh hukum negara, tetapi juga oleh hukum sejarah dan pertanggungjawaban moral. Izin boleh saja terbit. Namun nurani tak boleh mati.