Home » Daerah » Deretan Dugaan Korupsi Menggantung, LSM KOMPAK Tagih Transparansi Kejari Abdya yang Baru

Deretan Dugaan Korupsi Menggantung, LSM KOMPAK Tagih Transparansi Kejari Abdya yang Baru

IMG-20251002-WA0062

ABDYA – Penanganan sejumlah dugaan korupsi di Aceh Barat Daya kembali menuai sorotan. Sejumlah perkara yang sebelumnya mencuat ke ruang publik kini dinilai seolah menggantung tanpa penjelasan terbuka dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah tersebut.

Kritik disampaikan LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KOMPAK). Koordinator KOMPAK, Saharuddin, menilai publik berhak mengetahui perkembangan perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

“Kasus-kasus ini pernah menjadi perhatian luas. Namun setelah itu nyaris tidak ada kabar. Situasi ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” ujar Saharuddin, Jumat, 13 Februari 2025.

Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan korupsi lahan milik PT CA yang disebut memiliki potensi kerugian negara signifikan. Penanganannya sempat dikabarkan dialihkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh, tetapi belum ada penjelasan resmi mengenai tahap penanganannya.

Selain itu, dugaan penyimpangan pembangunan pabrik es pada sektor kelautan dan perikanan serta perkara studi banding Tuha Peut juga dinilai belum menunjukkan perkembangan yang dipublikasikan. Padahal, kedua kasus tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik.

“Jangan sampai publik melihat perkara besar hanya ramai di awal lalu senyap di tengah jalan,” kata Saharuddin.

KOMPAK juga menyoroti pemeriksaan saksi dalam dugaan penyimpangan dana desa di Pante Perak. Informasi yang beredar menyebut mantan kepala desa tidak diketahui keberadaannya, tetapi status hukum perkara belum diumumkan secara resmi.

Sorotan lainnya terkait indikasi penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program yang menyangkut dana besar dan kepentingan petani itu disebut telah menyeret sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, namun perkembangan proses hukum belum disampaikan secara terbuka.

Menurut Saharuddin, pergantian pimpinan di kejaksaan daerah semestinya menjadi momentum memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa transparansi bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan bagian dari akuntabilitas institusi.

“Kami tidak mencampuri proses hukum. Yang kami minta adalah kejelasan informasi agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat,” ujarnya.

Desakan tersebut selaras dengan penekanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara korupsi. Dalam konteks pengawasan publik, keterbukaan informasi dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…