ABDYA - Penanganan sejumlah dugaan korupsi di Aceh Barat Daya kembali menuai sorotan. Sejumlah perkara yang sebelumnya mencuat ke ruang publik kini dinilai seolah menggantung tanpa penjelasan terbuka dari Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, memicu pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di daerah tersebut.
Kritik disampaikan LSM Koalisi Masyarakat Pemantau Korupsi (KOMPAK). Koordinator KOMPAK, Saharuddin, menilai publik berhak mengetahui perkembangan perkara yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
“Kasus-kasus ini pernah menjadi perhatian luas. Namun setelah itu nyaris tidak ada kabar. Situasi ini menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” ujar Saharuddin, Jumat, 13 Februari 2025.
Salah satu perkara yang disorot adalah dugaan korupsi lahan milik PT CA yang disebut memiliki potensi kerugian negara signifikan. Penanganannya sempat dikabarkan dialihkan ke Kejaksaan Tinggi Aceh, tetapi belum ada penjelasan resmi mengenai tahap penanganannya.
Selain itu, dugaan penyimpangan pembangunan pabrik es pada sektor kelautan dan perikanan serta perkara studi banding Tuha Peut juga dinilai belum menunjukkan perkembangan yang dipublikasikan. Padahal, kedua kasus tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran publik.
“Jangan sampai publik melihat perkara besar hanya ramai di awal lalu senyap di tengah jalan,” kata Saharuddin.
KOMPAK juga menyoroti pemeriksaan saksi dalam dugaan penyimpangan dana desa di Pante Perak. Informasi yang beredar menyebut mantan kepala desa tidak diketahui keberadaannya, tetapi status hukum perkara belum diumumkan secara resmi.
Sorotan lainnya terkait indikasi penyimpangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Program yang menyangkut dana besar dan kepentingan petani itu disebut telah menyeret sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, namun perkembangan proses hukum belum disampaikan secara terbuka.
Menurut Saharuddin, pergantian pimpinan di kejaksaan daerah semestinya menjadi momentum memperkuat keterbukaan informasi. Ia menegaskan bahwa transparansi bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum, melainkan bagian dari akuntabilitas institusi.
“Kami tidak mencampuri proses hukum. Yang kami minta adalah kejelasan informasi agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat,” ujarnya.
Desakan tersebut selaras dengan penekanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara korupsi. Dalam konteks pengawasan publik, keterbukaan informasi dinilai menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(RIL)