Home » Aceh » Reformasi Kehakiman, Solusi Menata Ulang Keadilan di Meja yang Retak

Reformasi Kehakiman, Solusi Menata Ulang Keadilan di Meja yang Retak

IMG-20251011-WA0032

KEADILAN di negeri ini kian kehilangan arah. Ruang sidang yang dulu menjadi tempat rakyat menaruh harapan, kini berubah menjadi panggung transaksi. Di balik toga hitam yang seharusnya melambangkan kebijaksanaan dan integritas, sering kali tersembunyi kepentingan, kesepakatan gelap, dan aroma uang yang menyesakkan.

Kita menyaksikan satu per satu potret suram kehakiman mencuat ke permukaan. Dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terlibat suap dalam perkara korupsi CPO, tiga hakim PN Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, hingga skandal hakim PN Gianyar yang tersangkut kasus susila dan narkoba. Belum lagi kasus dugaan suap dalam perkara korupsi Walikota Kediri, serta hakim PN Jakarta Barat yang ikut bermain dalam jaringan tersebut.
Semua ini bukan sekadar daftar hitam pelanggaran etik, melainkan potret kehancuran moral lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan.

Kasus yang baru-baru ini mencuat antara PT WKM dan PT Position menjadi cermin buram wajah hukum kita. Bukti penyidik Polda Maluku Utara yang menyatakan adanya pencurian nikel diabaikan hakim PN Jakarta Pusat. Ironisnya, penyidik yang justru mengungkap kejahatan malah dinonaktifkan oleh Mabes Polri. Kebenaran dibungkam oleh kekuasaan. Hukum seolah hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara bagi yang kuat, ia bisa ditawar dan dinegosiasikan.

Data Komisi Yudisial menunjukkan sejak 2015 hingga 2024 terdapat lebih dari dua ribu laporan pelanggaran etik hakim, sebagian besar berkaitan dengan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024 mencatat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya 36,7 persen. Angka ini menegaskan betapa dalam krisis kepercayaan yang sedang kita alami.

Hukum bukan lagi panglima, melainkan pelayan kepentingan. Dalam kacamata Michel Foucault, kita hidup di bawah “regime of truth” yaitu sebuah rezim kebenaran yang diciptakan oleh kekuasaan, bukan oleh nurani. Di tangan oligarki dan para taipan, hukum hanyalah instrumen, bukan prinsip.

Presiden tak lagi bisa menutup mata terhadap keretakan ini. Krisis hukum yang berakar dari lembaga peradilan tak dapat diselesaikan dengan imbauan moral atau rotasi jabatan semata. Ia membutuhkan langkah luar biasa berupa pembentukan Tim Reformasi Kehakiman Nasional.

Tim ini harus bekerja lintas lembaga melibatkan Komisi Yudisial, KPK, Ombudsman, akademisi, dan unsur masyarakat sipil dengan mandat kuat untuk melakukan audit integritas menyeluruh di tubuh Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya. Seleksi hakim harus dilakukan secara transparan, promosi jabatan berbasis rekam jejak, dan setiap keputusan harus terbuka untuk diawasi publik.

Kita sudah terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa hukum berjalan. Padahal, di balik segala kerumitan pasal dan jargon “negara hukum”, keadilan sering kali berhenti di meja transaksi. Dan ketika nurani hakim bisa dibeli, maka tidak ada lagi yang tersisa dari marwah hukum itu sendiri.

Presiden harus berani menegakkan kembali nilai moral dalam hukum. Reformasi kehakiman bukan hanya soal struktur dan regulasi, tetapi juga soal keberanian mengembalikan nurani ke ruang peradilan. Tanpa itu, negara hukum akan terus menjadi panggung sandiwara, di mana keadilan hanyalah properti untuk menutupi kebusukan sistem.

Gus Dur pernah berucap, “pembusukan bangsa dimulai ketika hukum dijadikan alat kekuasaan.” Dua dekade kemudian, peringatan itu menjadi kenyataan. Kita sedang hidup dalam fase pembusukan itu dan satu-satunya jalan keluar adalah reformasi total lembaga kehakiman.

Menata ulang keadilan berarti menata ulang fondasi negara. Karena tanpa keadilan, pembangunan hanyalah jargon kosong, dan hukum hanyalah alat bagi yang berkuasa. Saatnya Presiden turun tangan, bukan sekadar sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai penegak moral negara.

Hanya dengan keberanian politik dan komitmen moral, kita bisa menata kembali meja hukum yang retak itu dan mengembalikan keadilan kepada rakyat, tempat ia seharusnya berada.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…