KEADILAN di negeri ini kian kehilangan arah. Ruang sidang yang dulu menjadi tempat rakyat menaruh harapan, kini berubah menjadi panggung transaksi. Di balik toga hitam yang seharusnya melambangkan kebijaksanaan dan integritas, sering kali tersembunyi kepentingan, kesepakatan gelap, dan aroma uang yang menyesakkan.
Kita menyaksikan satu per satu potret suram kehakiman mencuat ke permukaan. Dari hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terlibat suap dalam perkara korupsi CPO, tiga hakim PN Surabaya dalam kasus Ronald Tanur, hingga skandal hakim PN Gianyar yang tersangkut kasus susila dan narkoba. Belum lagi kasus dugaan suap dalam perkara korupsi Walikota Kediri, serta hakim PN Jakarta Barat yang ikut bermain dalam jaringan tersebut.
Semua ini bukan sekadar daftar hitam pelanggaran etik, melainkan potret kehancuran moral lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir pencari keadilan.
Kasus yang baru-baru ini mencuat antara PT WKM dan PT Position menjadi cermin buram wajah hukum kita. Bukti penyidik Polda Maluku Utara yang menyatakan adanya pencurian nikel diabaikan hakim PN Jakarta Pusat. Ironisnya, penyidik yang justru mengungkap kejahatan malah dinonaktifkan oleh Mabes Polri. Kebenaran dibungkam oleh kekuasaan. Hukum seolah hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara bagi yang kuat, ia bisa ditawar dan dinegosiasikan.
Data Komisi Yudisial menunjukkan sejak 2015 hingga 2024 terdapat lebih dari dua ribu laporan pelanggaran etik hakim, sebagian besar berkaitan dengan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024 mencatat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan hanya 36,7 persen. Angka ini menegaskan betapa dalam krisis kepercayaan yang sedang kita alami.
Hukum bukan lagi panglima, melainkan pelayan kepentingan. Dalam kacamata Michel Foucault, kita hidup di bawah “regime of truth” yaitu sebuah rezim kebenaran yang diciptakan oleh kekuasaan, bukan oleh nurani. Di tangan oligarki dan para taipan, hukum hanyalah instrumen, bukan prinsip.
Presiden tak lagi bisa menutup mata terhadap keretakan ini. Krisis hukum yang berakar dari lembaga peradilan tak dapat diselesaikan dengan imbauan moral atau rotasi jabatan semata. Ia membutuhkan langkah luar biasa berupa pembentukan Tim Reformasi Kehakiman Nasional.
Tim ini harus bekerja lintas lembaga melibatkan Komisi Yudisial, KPK, Ombudsman, akademisi, dan unsur masyarakat sipil dengan mandat kuat untuk melakukan audit integritas menyeluruh di tubuh Mahkamah Agung dan seluruh pengadilan di bawahnya. Seleksi hakim harus dilakukan secara transparan, promosi jabatan berbasis rekam jejak, dan setiap keputusan harus terbuka untuk diawasi publik.
Kita sudah terlalu lama hidup dalam ilusi bahwa hukum berjalan. Padahal, di balik segala kerumitan pasal dan jargon “negara hukum”, keadilan sering kali berhenti di meja transaksi. Dan ketika nurani hakim bisa dibeli, maka tidak ada lagi yang tersisa dari marwah hukum itu sendiri.
Presiden harus berani menegakkan kembali nilai moral dalam hukum. Reformasi kehakiman bukan hanya soal struktur dan regulasi, tetapi juga soal keberanian mengembalikan nurani ke ruang peradilan. Tanpa itu, negara hukum akan terus menjadi panggung sandiwara, di mana keadilan hanyalah properti untuk menutupi kebusukan sistem.
Gus Dur pernah berucap, “pembusukan bangsa dimulai ketika hukum dijadikan alat kekuasaan.” Dua dekade kemudian, peringatan itu menjadi kenyataan. Kita sedang hidup dalam fase pembusukan itu dan satu-satunya jalan keluar adalah reformasi total lembaga kehakiman.
Menata ulang keadilan berarti menata ulang fondasi negara. Karena tanpa keadilan, pembangunan hanyalah jargon kosong, dan hukum hanyalah alat bagi yang berkuasa. Saatnya Presiden turun tangan, bukan sekadar sebagai kepala pemerintahan, tapi sebagai penegak moral negara.
Hanya dengan keberanian politik dan komitmen moral, kita bisa menata kembali meja hukum yang retak itu dan mengembalikan keadilan kepada rakyat, tempat ia seharusnya berada.
Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)