Home » Ekonomi » Triliunan Dana Bank Aceh Syariah Diparkir di Surat Berharga, UMKM Hanya Jadi Retorika

Triliunan Dana Bank Aceh Syariah Diparkir di Surat Berharga, UMKM Hanya Jadi Retorika

InCollage_20250922_145205701

BANDA ACEH – Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs, menyoroti keras arah kebijakan PT Bank Aceh Syariah (BAS) yang dinilai lebih nyaman memarkir triliunan rupiah dana di instrumen surat berharga ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif dan UMKM. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya ironi, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat qanun dan kepercayaan masyarakat Aceh.

“Data resmi menunjukkan dengan jelas, Bank Aceh Syariah menempatkan Rp 7 triliun di surat berharga. Sementara pembiayaan UMKM hanya Rp 2,47 triliun atau 12 persen dari total pembiayaan Rp 20,40 triliun. Ini jauh di bawah kewajiban 40 persen sebagaimana diatur Qanun LKS No.11 Tahun 2018 dan juga melanggar ketentuan BI minimal 20 persen. Bandingkan dengan Bank Nagari di Sumatera Barat yang sudah menyalurkan 26 persen dari total pembiayaannya ke UMKM. Jadi, di mana sebenarnya keberpihakan Bank Aceh?” tegas Munzami dalam keterangannya di Banda Aceh, 22 September 2025.

Munzami menilai alasan manajemen BAS yang menyebut investasi surat berharga sebagai hal “lazim” untuk menjaga likuiditas dan stabilitas fiskal serta moneter adalah pernyataan yang menyesatkan publik. “Stabilitas fiskal itu domain Kementerian Keuangan, moneter domain Bank Indonesia. Bank Aceh Syariah mandatnya bukan itu. Mandatnya jelas yakni memperkuat ekonomi daerah, mendukung UMKM, dan menyerap tenaga kerja. Kalau malah sibuk bicara fiskal dan moneter, itu sama saja manipulatif,” ujarnya.

Ia juga mengkritik keras sikap diam BAS terkait ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban pembiayaan UMKM. Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemegang saham, yaitu Gubernur Aceh dan 23 Bupati/Walikota. “RUPS jangan hanya jadi ajang seremoni dan bagi-bagi dividen. Pemegang saham harus serius mengevaluasi arah kebijakan Bank Aceh Syariah agar kembali ke rel, fokus pada pembiayaan sektor riil dan UMKM,” kata Munzami.

Lebih jauh, Munzami menyebut bahwa sikap BAS bertolak belakang dengan kebijakan nasional. “Presiden Prabowo sedang mendorong semua lembaga keuangan untuk memperbesar porsi pembiayaan UMKM karena sektor ini terbukti tahan krisis dan menyerap tenaga kerja. Sementara Bank Aceh malah jalan sendiri, sibuk memarkir dana di luar Aceh,” ujarnya.

Munzami menegaskan bahwa DPR Aceh harus segera memanggil manajemen BAS untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “DPR Aceh yang melahirkan Qanun LKS punya kewajiban moral dan politik untuk memastikan bank kebanggaan masyarakat ini tidak menyimpang dari amanat qanun. Kalau tidak, maka sejarah akan mencatat BAS sebagai institusi yang gagal menjalankan fungsi sosial ekonomi bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…