BANDA ACEH - Direktur Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS), Munzami Hs, menyoroti keras arah kebijakan PT Bank Aceh Syariah (BAS) yang dinilai lebih nyaman memarkir triliunan rupiah dana di instrumen surat berharga ketimbang menyalurkannya ke sektor produktif dan UMKM. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya ironi, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat qanun dan kepercayaan masyarakat Aceh.
“Data resmi menunjukkan dengan jelas, Bank Aceh Syariah menempatkan Rp 7 triliun di surat berharga. Sementara pembiayaan UMKM hanya Rp 2,47 triliun atau 12 persen dari total pembiayaan Rp 20,40 triliun. Ini jauh di bawah kewajiban 40 persen sebagaimana diatur Qanun LKS No.11 Tahun 2018 dan juga melanggar ketentuan BI minimal 20 persen. Bandingkan dengan Bank Nagari di Sumatera Barat yang sudah menyalurkan 26 persen dari total pembiayaannya ke UMKM. Jadi, di mana sebenarnya keberpihakan Bank Aceh?” tegas Munzami dalam keterangannya di Banda Aceh, 22 September 2025.
Munzami menilai alasan manajemen BAS yang menyebut investasi surat berharga sebagai hal “lazim” untuk menjaga likuiditas dan stabilitas fiskal serta moneter adalah pernyataan yang menyesatkan publik. “Stabilitas fiskal itu domain Kementerian Keuangan, moneter domain Bank Indonesia. Bank Aceh Syariah mandatnya bukan itu. Mandatnya jelas yakni memperkuat ekonomi daerah, mendukung UMKM, dan menyerap tenaga kerja. Kalau malah sibuk bicara fiskal dan moneter, itu sama saja manipulatif,” ujarnya.
Ia juga mengkritik keras sikap diam BAS terkait ketidakpatuhan mereka terhadap kewajiban pembiayaan UMKM. Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan lemahnya pengawasan pemegang saham, yaitu Gubernur Aceh dan 23 Bupati/Walikota. “RUPS jangan hanya jadi ajang seremoni dan bagi-bagi dividen. Pemegang saham harus serius mengevaluasi arah kebijakan Bank Aceh Syariah agar kembali ke rel, fokus pada pembiayaan sektor riil dan UMKM,” kata Munzami.
Lebih jauh, Munzami menyebut bahwa sikap BAS bertolak belakang dengan kebijakan nasional. “Presiden Prabowo sedang mendorong semua lembaga keuangan untuk memperbesar porsi pembiayaan UMKM karena sektor ini terbukti tahan krisis dan menyerap tenaga kerja. Sementara Bank Aceh malah jalan sendiri, sibuk memarkir dana di luar Aceh,” ujarnya.
Munzami menegaskan bahwa DPR Aceh harus segera memanggil manajemen BAS untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “DPR Aceh yang melahirkan Qanun LKS punya kewajiban moral dan politik untuk memastikan bank kebanggaan masyarakat ini tidak menyimpang dari amanat qanun. Kalau tidak, maka sejarah akan mencatat BAS sebagai institusi yang gagal menjalankan fungsi sosial ekonomi bagi rakyat Aceh,” pungkasnya.(DNQ)