Home » Opini » Lawatan Prabowo ke Den Haag : Antara Jamuan Istana dan Harga Diri Republik

Lawatan Prabowo ke Den Haag : Antara Jamuan Istana dan Harga Diri Republik

IMG-20240604-WA0003(6)

RENCANA lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Belanda, usai pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York dan kunjungan resmi ke Kanada, tampak seperti agenda diplomatik yang lumrah. Namun di balik jadwal resmi yang diumumkan Kementerian Luar Negeri termasuk pertemuan dengan Raja Willem Alexander pada 26 September 2025 mendata tersimpan dilema historis dan politik yang menyentuh inti kedaulatan Republik Indonesia.

Belanda, meski menjadi mitra dagang penting, hingga kini tidak pernah mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Klaim resmi mereka tetap berpijak pada penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, bukan pada Proklamasi. Pada 14 Juni 2023, Perdana Menteri Mark Rutte sempat menyatakan “mengakui tanpa syarat” kemerdekaan 17 Agustus, tetapi segera menarik ucapannya. Ia menegaskan bahwa Belanda hanya “menerima” proklamasi itu sebagai fakta sejarah, bukan pengakuan hukum, dan menambahkan bahwa kedaulatan hanya pernah diberikan sekali, yakni kepada Republik Indonesia Serikat. Sebuah sikap yang secara terang mereduksi perjuangan kemerdekaan Indonesia menjadi hadiah kolonial, bukan hasil perlawanan rakyat.

Sejarah diplomasi mencatat, kunjungan presiden Indonesia ke Belanda selama ini jarang berstatus kunjungan kenegaraan. Soeharto, Gus Dur, dan Megawati, misalnya, hanya melakukan kunjungan resmi, bukan kunjungan negara penuh. Pertanyaannya kini, apakah Prabowo akan mengalami hal yang sama? Jika iya, itu berarti ia disambut hanya sebagai mitra bisnis, bukan kepala negara berdaulat. Sebuah pelecehan diplomatik yang berpotensi melukai martabat bangsa.

Dari perspektif filsafat politik, pengakuan bukan sekadar formalitas, tapi mengandung makna eksistensial, dimana pengakuan atas perjuangan rakyat yang berdaulat. Hegel pernah menulis tentang dialektika pengakuan, bahwa eksistensi politik membutuhkan pengakuan dari pihak lain untuk membentuk identitas yang diakui. Dalam konteks ini, sikap Belanda yang hanya “menerima” tetapi enggan “mengakui” adalah bentuk dominasi simbolik yang menempatkan Indonesia dalam posisi subordinat.

Namun diplomasi tak bisa dilepaskan dari realitas ekonomi. Data BPS menunjukkan bahwa nilai ekspor Indonesia sepanjang 2024 mencapai sekitar US$266,5 miliar, dengan Belanda menyumbang surplus perdagangan sekitar US$4,7 miliar. Belanda tetap menjadi pintu masuk strategis produk Indonesia ke Uni Eropa, sekaligus investor yang penting di beberapa sektor. Hubungan dagang ini memberi Jakarta kekuatan tawar, sebagai mitra ekonomi sebesar itu tidak bisa seenaknya meremehkan posisi Indonesia.

Di sinilah letak ujian bagi Prabowo. Apakah Prabowo akan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara merdeka yang tak meminta pengakuan, tetapi menuntut penghormatan? Ataukah Prabowo akan membiarkan lawatan ini tereduksi menjadi kunjungan dagang dengan jamuan istana, sementara soal kedaulatan kembali dibiarkan menggantung? Dalam kacamata intelijen geopolitik, pilihan ini krusial yakni simbolisme kunjungan kenegaraan bisa dimanfaatkan sebagai leverage diplomatik, sementara sikap lunak akan dibaca sebagai kelemahan yang dapat dimanfaatkan dalam isu lain, termasuk perdagangan dan investasi.

Diplomasi yang benar mestinya berlandaskan prinsip resiprokal. Jika Belanda menolak mengakui secara de jure kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia pun berhak menegaskan sikap setara. Hubungan dagang, pariwisata, dan investasi tetap bisa berjalan tanpa kompromi pada kedaulatan. Seperti halnya Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan Taiwan, tetapi perdagangan tetap berlangsung. Mengapa tidak menerapkan pola serupa pada Belanda, jika mereka masih bersikukuh pada tafsir kolonial?

Kunjungan ke Den Haag tidak boleh berhenti pada foto bersama atau makan malam kenegaraan. Ia harus menjadi momentum politik luar negeri Indonesia untuk menegaskan kembali bahwa 17 Agustus 1945 bukan sekadar tanggal yang diterima sebagai fakta sejarah, melainkan fondasi hukum, politik, dan moral Republik Indonesia. Jika Prabowo mampu menjadikan lawatan ini sebagai panggung untuk menuntut penghormatan sejati, ia akan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa Presiden kedelapan Republik hanya pulang membawa kontrak dagang, sementara harga diri bangsa kembali diletakkan di meja perjamuan istana.

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…